Trump Kerahkan 800 Pasukan Garda Nasional ke Washington DC

Pentagon mengumumkan seluruh 800 personel Garda Nasional telah sepenuhnya dikerahkan ke Washington DC.(Media Sosial X)

PENTAGON mengumumkan seluruh 800 personel Garda Nasional telah sepenuhnya dikerahkan ke Washington DC. Pengerahan Garda Nasional itu berdasarkan perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membantu aparat keamanan di Washington DC 

Juru Bicara Pentagon Kingsley Wilson mengatakan pasukan tersebut tergabung dalam Joint Task Force DC. Mereka akan membantu Kepolisian Metropolitan Washington dan aparat federal dalam mengamankan monumen, patroli keamanan komunitas, melindungi fasilitas federal, hingga mengatur lalu lintas.

“Mereka akan bertugas hingga situasi hukum dan ketertiban di ibu kota dinyatakan pulih, sesuai penilaian presiden,” ujar Wilson.

Menurut Angkatan Darat AS, misi awal pasukan ini adalah memberikan kehadiran yang terlihat di lokasi-lokasi strategis sebagai upaya pencegahan kejahatan. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan, namun dapat menahan sementara seseorang guna mencegah ancaman langsung. Pasukan dibekali perlengkapan pelindung, sementara senjata tetap disimpan di gudang dan hanya digunakan jika diperlukan.

Trump mengumumkan pengerahan ini pada Senin lalu, bersamaan dengan rencana pengambilalihan kendali atas kepolisian kota. Langkah tersebut ia klaim sebagai upaya “mengambil kembali” ibu kota dari ancaman kriminalitas, meski data resmi kepolisian menunjukkan angka kejahatan kekerasan di Washington justru menurun pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, setelah lonjakan pascapandemi.

Pengerahan Garda Nasional ini mengikuti langkah serupa di Los Angeles, California, untuk meredam kerusuhan yang dipicu razia imigrasi. Kala itu, Trump mengirim Garda Nasional dan Marinir, menjadi presiden pertama sejak 1965 yang melakukannya tanpa persetujuan gubernur negara bagian.

Berbeda dengan negara bagian lain. Garda Nasional di Washington DC memang langsung berada di bawah komando presiden, bukan gubernur. (AFP/Z-2)