Jalankan Amanat Menjaga Ketertiban Dunia

Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat menaiki Pesawat Kepresidenan PK-GRD untuk bertolak ke Arab Saudi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025).(Antara/Hafidz Mubarak A)

DUNIA merupakan satu kampung besar. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia memahami fungsinya dalam bertetangga dengan bangsa-bangsa lain. Karenanya, pendiri bangsa mengamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia wajib berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Dari masa Presiden Soekarno hingga Prabowo Subianto, Indonesia konsisten menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif, berpartisipasi dalam organisasi internasional dan mendukung penyelesaian konflik global melalui dialog serta bantuan kemanusiaan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, sikap politik luar negeri bebas aktif dan nonblok yang dianut Indonesia tidak berarti bangsa ini dapat lengah.

Justru, menurutnya, posisi tersebut mengharuskan Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh agar tidak menjadi pihak yang diperlakukan semena-mena oleh kekuatan besar dunia. "Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat," katanya diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.

Hal itu disampaikan saat ia bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8). Dalam amanatnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.

Bangsa lemah

Ia mencontohkan perang besar di Eropa serta tragedi kemanusiaan di Timur Tengah. Bangsa-bangsa yang lemah kerap menjadi korban, termasuk pembantaian terhadap warga sipil seperti orang tua, perempuan, hingga anak-anak.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) turut menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia harus menjadi kuat. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, hal yang mustahil jika kita berkeinginan menjadi bagian dari kepemimpinan global, tetapi Indonesia menjadi negara yang lemah. 

Sebagai bangsa besar, Indonesia tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan perdamaian. "Indonesia akan terus mempromosikan dialog dan kerja sama multilateral untuk menyelesaikan konflik global sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada mereka yang membutuhkan," kata Sugiono dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Indonesia aktif di berbagai forum, lanjut dia, seperti PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan terbaru BRICS, untuk mendorong solusi damai. Hal itu terwujud dalam kiprah Indonesia dalam ketegangan Iran-Israel, sengketa Laut China Selatan, dan krisis Myanmar. 

Paling konsisten

Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengakui Indonesia merupakan negara paling konsisten dalam menerapkan politik luar negeri bebas aktif, mulai dari era Perang Dingin, pasca-Perang Dingin, hingga kini.

"Tantangan terbesar dalam menjaga posisi netral tetapi tetap aktif antara lain adalah stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, kapabilitas militer yang terbatas di Laut China Selatan, serta hambatan diplomasi di Timur Tengah akibat Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak demokratis dan lemahnya solidaritas OKI serta Liga Arab," kata Rezasyah kepda Media Indonesia, Selasa (12/8).

Terkait konflik Myanmar, Rezasyah menegaskan Indonesia memiliki peran strategis dalam mengingatkan sejarah negara itu di ASEAN. Indonesia, katanya, pernah menjadi sponsor utama masuknya Myanmar ke ASEAN meskipun mendapat tentangan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. 

"Pengalaman demokrasi RI dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi adalah laboratorium hidup yang dapat dipelajari pemerintah Myanmar," tambahnya. Dia menilai hubungan resmi maupun tidak resmi yang dimiliki RI, baik melalui tokoh nasional seperti Megawati, Try Sutrisno, maupun Wiranto dapat menjadi modal diplomasi yang efektif.

Namun, untuk isu lingkungan hidup, tata kelola, dan penegakan hukum, ia menilai koordinasi masih lemah. "Konsultasi secara teratur antara pemerintah dan organisasi masyarakat hendaknya diselenggarakan dan terdokumentasi dengan baik," sarannya.

Tantangan terkini

Di sisi lain, perubahan geopolitik dan geoekonomi global membawa tantangan tersendiri terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. "Bebas aktif yang didefinisikan sebagai independence of thinking and freedom of action penting, tetapi semakin sulit untuk secara tegas melakukannya," kata pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (6/8).

Dia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia saat memimpin G20 dan ASEAN perlu diredefinisi. "Kesuksesan memimpin ASEAN tahun ini harus didefinisikan sebagai keberhasilan Indonesia meninggalkan tools yang efektif bagi ASEAN agar tidak terpengaruh oleh mitra dialog, yakni negara-negara besar," ujarnya.

Suzie juga menyoroti pendekatan Indonesia dalam menyikapi konflik global seperti Laut Cina Selatan dan Iran-Israel. "Indonesia berupaya mendekati semua pihak atau dalam istilah Pak Marty Natalegawa yaitu equidistant. Di Natuna, misalnya, diciptakan istilah kerja sama di non-overlapping claims, sementara konflik di Ambalat ditangani dengan joint operation bersama Malaysia," jelasnya. Hanya, ia menyayangkan bahwa banyak penyelesaian ini tidak dilaporkan media.

Soal peran Indonesia di forum internasional, Suzie mengkritik lemahnya posisi Indonesia karena catatan hak asasi di dalam negeri. "Kita negara lemah, reputasinya memburuk dengan kekejian yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti Papua, Ambon, dan Timor Leste dulu. Untuk berperan, kita butuh memperbaiki citra melalui diplomasi, tetapi ini masih terhambat oleh kondisi ekonomi," paparnya. (Ant/I-2)