Wamendagri Lapor ke DPR Soal Anggaran Daerah, Begini Faktanya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri melalui pemantauan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD mencatat lesunya realisasi pendapatan dan belanja daerah per 22 Agustus 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, realisasi pendapatan APBD provinsi, dan kabupaten atau kota per 22 Agustus 2025 baru senilai Rp 726,07 triliun, atau setara 54,44% dari target. Sementara itu, alokasi pendapatan dalam APBD seluruh daerah senilai Rp 1.353,08 triliun.

Bima mengatakan nilai realisasi pendapatan APBD seluruh provinsi dan kabupaten atau kota ini lebih rendah dari kondisi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 824,27 triliun atau 61,34% dari target saat itu.

"Ini agak di bawah dari tahun anggaran 2024," kata Bima saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Sementara itu, untuk belanja APBD provinsi dan kabupaten atau kota per 22 Agustus 2025 baru senilai Rp 604,33 triliun atau setara 43,63% dari target tahun ini. Besaran alokasi APBD untuk besaran belanjanya sepanjang tahun ini ialah senilai Rp 1.399,99 triliun.

Nilai realisasi belanja seluruh daerah dalam APBD itu juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang nilainya sudah sebesar Rp 736,93 triliun atau 52,16% dari target pada tahun lalu.

"Jadi belanjanya selisihnya sekitar 9% dan pendapatannya sekitar selisih 7% dibanding tahun lalu," ucap Bima.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article LPEM: 4 Provinsi RI Ini Paling Rentan Kebijakan Efisiensi Anggaran