Surya Paloh: NasDem Total Mendukung Prabowo

KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan partainya total mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, NasDem tetap memberikan kritik bila kebijakan dianggap tidak baik.

"Tidak segan mengatakan kebijakan berjalan baik. Tapi kalau menurut NasDem kurang pas. Perlu kita perbaiki bersama," kata Surya dalam Rakernas I NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 8 Agustus 2025 dipantau di Youtube NasDem. 

Surya mengatakan NasDem sejak awal pemerintahan sudah menegaskan dukungannya kepada Prabowo. Surya menyadari banyak tantangan yang dihadapi untuk membangun Indonesia. Situasi itu perlu dihadapi dengan mensinergikan semua potensi anak bangsa. Karena itu, Surya memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo.  

Surya mengatakan NasDem mendukung Prabowo dilandasi pemikiran objektif, berdasarkan fakta, serta niat tulus membangun bangsa. NasDem tidak akan segan memuji langkah pemerintah yang dinilai tepat. Namun, NasDem akan memberikan catatan bila kebijakan kurang tepat. Bagi Surya, sikap itu merupakan bentuk kemandirian berpikir. 

Pada kesempatan itu pula, Surya mengatakan partai politik memiliki hak yang tidak dimiliki institusi lain. Partai bisa memilih calon kepala daerah hingga membuat undang-undang. "Bahkan termasuk soal KPK," ujar dia. 

Meski begitu, partai politik memiliki kewajiban. Salah satunya memberikan proses pendidikan politik berkelanjutan dari waktu ke waktu demi membangun kesadaran demokrasi publik.

Adapun Rakernas I Partai NasDem dilakukan di Kota Makassar dengan tema 'Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa'. Kegiatan ini dihadiri 5.000 peserta yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, kepala daerah dan undangan terhormat lainnya.

Di tengah pelaksanaan rakernas,salah seorang kader NasDem yaitu Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat mengikuti rapat kerja nasional NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 Agustus 2025.

Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat NasDem Ahmad Sahroni meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum.

Sahroni mengungkapkan bahwa OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, menurut Sahroni, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang mengikuti agenda partai secara resmi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa lembaganya melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di wilayah Sulawesi Tenggara. Ia menyebut kepala daerah tersebut ditangkap bersama sejumlah pihak di sebuah rumah makan di Makassar dalam kasus dugaan suap. Namun hingga kini, KPK belum menyebut secara resmi nama-nama pihak yang dimaksud dalam operasi penangkapan tersebut.