Komitmen damai ASEAN buahkan gencatan senjata Thailand-Kamboja

"Kehadiran dan kolaborasi semua pihak menggarisbawahi komitmen bersama terhadap perdamaian, dialog, dan stabilitas regional," menurut pernyataan dalam rilis pers bersama menyusul pertemuan yang diselenggarakan di Malaysia untuk menangani situasi terkini antara Thailand dan Kamboja.

Setelah pertemuan yang digelar di Putrajaya, Malaysia, pada Senin (28/7), Pemerintah Malaysia, Kamboja, dan Thailand merilis siaran pers gabungan membahas pertemuan khusus yang diketuai, diselenggarakan, dan disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia.

Pertemuan tersebut melibatkan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadei HUN Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, dan diselenggarakan bersama oleh AS dengan partisipasi aktif dari China guna mendorong penyelesaian damai terhadap situasi yang sedang berlangsung.

Keterangan itu menyebutkan bahwa PM Hun Manet dan Penjabat PM Phumtham Wechayachai telah menyatakan posisi dan kesediaan mereka untuk segera melakukan gencatan senjata dan kembali ke keadaan normal.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghubungi para pemimpin kedua negara dan mendesak mereka untuk menemukan solusi damai atas situasi tersebut.

Sementara, China terus menjalin kontak erat dengan Kamboja, Thailand, Malaysia, dan negara-negara terkait, untuk secara aktif mempromosikan dialog, gencatan senjata, dan memulihkan perdamaian.

Lebih lanjut, keterangan pers bersama itu menyatakan bahwa baik Kamboja maupun Thailand telah mencapai kesepahaman bersama.

Kesepahaman itu mencakup gencatan senjata segera dan tanpa syarat, yang berlaku mulai pukul 24.00 waktu setempat pada 28 Juli 2025.

Kesepakatan tersebut dinilai sebagai langkah awal yang vital untuk mencapai de-eskalasi dan pemulihan perdamaian dan keamanan.

Kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen untuk mengadakan pertemuan informal para komandan regional (Militer Regional 1 dan 2 di pihak Thailand dan Militer Regional 4 dan 5 di pihak Kamboja) pada pukul 07.00 waktu setempat pada 29 Juli 2025.

Pertemuan informal tersebut akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Atase Pertahanan yang dipimpin oleh Ketua ASEAN, jika kedua belah pihak menyetujui.

Terakhir, kesepahaman itu juga mencakup kesepakatan untuk menyelenggarakan pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) pada 4 Agustus 2025, yang akan diselenggarakan oleh Kamboja.

Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Malaysia menyatakan siap mengoordinasikan tim pengamat untuk memverifikasi dan memastikan implementasi gencatan senjata.

Malaysia juga dalam keterangan tersebut akan berkonsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk berpartisipasi dalam upaya observasi, yang mencerminkan komitmen regional untuk mendukung perdamaian di lapangan.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan komunikasi langsung antara Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Para menteri luar negeri dan menteri pertahanan Malaysia, Kamboja, dan Thailand telah diinstruksikan untuk mengembangkan mekanisme terperinci untuk implementasi, verifikasi, dan pelaporan gencatan senjata.

Mekanisme tersebut akan berfungsi sebagai landasan bagi perdamaian dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Pertemuan tersebut dinilai menegaskan kembali tekad bersama Malaysia, Kamboja, dan Thailand untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama multilateral dalam mengupayakan penyelesaian yang adil dan abadi terhadap situasi tersebut.