2 weeks ago
2
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Thomas Djiwandono (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan. Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTOKementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan rasio utang pemerintah pada tahun 2026 berada di kisaran 39,66 persen hingga 39,73 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, indikator imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) ditargetkan dengan rentang 6,6 persen sampai 7,2 persen di 2026.
“Indikator imbal hasil surat berharga negara dengan range 6,6 persen sampai 7,2 persen dan rasio utang terhadap PDB dengan range 39,66 persen sampai 39,73 persen,” ucap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7).
Adapun angka rasio utang tersebut lebih rendah dari target pemerintah pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang sebelumnya berkisar 39,69 persen hingga 39,85 persen.
Namun, jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan postur APBN 2025 yang sebesar 39,43 terhadap PDB.
Kata Thomas, jumlah imbal hasil SBN dan rasio utang tersebut menjadi indikator pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif, serta risiko yang prudent.
“(Imbal hasil SBN dan rasio utang) menjadi indikator pengelolaan pembiayaan yang kreatif inklusif dan risiko yang prudent,” tambah Thomas.
Sebelumnya, Kemenkeu mencatatkan total outstanding utang pemerintah sebesar Rp 9.057,96 triliun per akhir Maret 2025. Jika dibandingkan dengan asumsi PDB tahun 2024 yang mencapai Rp 22.139 triliun, maka rasio utang terhadap PDB telah menyentuh angka 40,91 persen.
Angka tersebut masih dalam batas aman pada waktu itu, yakni di bawah batas maksimal 60 persen dari PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
English (US) ·