BP Tapera Sebut Harga Rumah Subsidi Bisa Naik Imbas Inflasi

Foto udara deretan unit rumah subsidi di Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah mengkaji opsi menaikkan harga rumah subsidi.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan kajian tersebut telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Heru pun membeberkan kenaikan harga tergantung dengan laju inflasi.

“Kemarin saya diskusi juga dengan teman di Kemenko Infrastruktur, (mereka) menyampaikan juga perlunya untuk di-review kembali harga rumah per wilayah yang itu sudah dilakukan dari 2023. Karena inflasi tiap tahun kan naik ya,” ucap Heru dalam acara Sarasehan BP Tapera di Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Ia menekankan, usulan kenaikan harga rumah subsidi perlu segera ditindaklanjuti. Jika tidak, para pengembang dikhawatirkan akan membangun rumah semakin jauh dari pusat kota.

Meski begitu, ia belum menyebutkan secara rinci berapa besar kenaikan yang diusulkan karena masih harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan disesuaikan dengan data tren inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihaknya juga ingin berkoordinasi dengan cabang BPS setiap zonasi agar kenaikan harga rumahnya bisa sesuai dengan kenaikan inflasi di masing-masing daerah.

“Mungkin perlu juga ada review terkait dengan harga rumah di berbagai wilayah,” kata Heru saat ditemui usai acara.

Sebelumnya, kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 ditambah menjadi 350.000. Meski begitu, serapan FLPP sampai pertengahan tahun ini belum mencapai setengah dari total kuota.

Heru mengatakan, per Kamis 26 Juni 2025 angka serapan FLPP masih ada di sekitar 117.000.

“Sampai sekarang penyerapan sampai 117.000 per hari ini dari 1 Januari, 117.000 unit ya,” kata Heru ditemui di Mandiri Club, dikutip Kamis (16/7).

Merespons hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melihat, sampai akhir tahun masih ada 50 persen lebih dari total kuota yang harus disalurkan. Ia meminta BP Tapera agar dapat bekerja lebih keras.