Ara Minta Buka Blokir Anggaran Rp 1,8 T, Buat Rusun IKN-Wisma Atlet Kemayoran

Wisma Atlet Kemayoran. Foto: Shutterstock

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan pembukaan blokir anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,8 triliun. Nantinya dana dari pembukaan blokir tersebut akan digunakan untuk proyek rusun di IKN, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dan kelanjutan pembangunan rusun di Papua.

Saat ini anggaran efektif Kementerian PKP 2025 ada di angka Rp 3,446 triliun dengan realisasi per 30 Juni 2025 yang baru mencapai Rp 970,46 miliar.

Pertama untuk rusun di IKN, dana pembukaan blokir akan digunakan sejumlah Rp 910,30 miliar dalam kelanjutan multi years contract (MYC). Sementara untuk revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, anggaran yang akan digelontorkan ada di angka Rp 86,83 miliar.

“Akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan di Wisma Atlet Kemayoran agar layak huni dan siap huni seperti Wisma Atlet Pademangan,” kata sosok yang akrab disapa Ara itu dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Kamis (10/7).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat pada Kamis (19/6/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Sementara untuk pembangunan rusun di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua nantinya anggaran yang digelontorkan adalah sebesar Rp 136,92 miliar. Meski begitu, terkait teknis pembangunan di sana Ara akan masih berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk masalah keamanan.

“Karena kita kan kalau ada keamanan, salah satu yang kita tanya adalah BIN juga. Bagaimana kesiapan di sana, proyeknya sudah siap, boleh dibangun atau tidak secara keamanan seperti apa. Tentu kita akan tanya, baru kita akan menjalankan,” ujar Ara usai rapat.

Usulan pembukaan ini belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Meski begitu, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P Lasarus mendukung penuh dan berharap koordinasi antar lembaga bisa berjalan cepat.

“Kami punya rentang waktu, nanti dari tanggal 14 (Juli) sampai tanggal 21 (Juli). Kami berharap koordinasi dari kementerian, Badan Anggaran untuk menyelesaikan seluruh blokir-blokir ini, sehingga penajamannya (detailing) nanti di tanggal 14 sampai 21 ini.” ujar Lasarus.

Untuk rusun di IKN, sebelumnya Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan memang ada 2 tower rumah susun yang akan diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di IKN.

Proyek ini akan dibangun sepenuhnya oleh APBN, bukan dengan swasta. Basuki menyebut hal tersebut merupakan ide yang digagas oleh Ara.

“Pak Menteri PKP pun akan membangun 1 atau 2 tower untuk MBR,” kata Basuki ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Selasa (8/7).