Anggota Komisi II Soroti PSK Menjamur di Sekitar IKN, Basuki Sebut Sudah Tak Ada

Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN pada Selasa (8/7). Foto: Abid Raihan/kumparan

Masalah PSK yang menjamur di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, menjadi sorotan saat rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Adalah anggota Komisi II DPR RI dari PKB, Muhammad Khozin, yang menyoalnya. Khozin khawatir, para istri ASN yang ditinggalkan suaminya untuk bekerja di IKN menjadi was-was.

“Kenapa ini menjadi penting, Pak? Begini, Pak. Jangan sampai kemudian istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua, Pak. Ini pengalaman ya, Pak,” ucap Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (8/7).

“Artinya begini. Meskipun pegang anggaran besar, Pak, walaupun pegang uang banyak, jabatan tinggi, kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak,” tambahnya.

Sejumlah warga mengabadikan momen dengan foto bersama di depan Kompleks Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/4/2025). Foto: Aditya Nugroho/ANTARA FOTO

Selain itu, Khozin juga khawatir menjamurnya PSK berdampak langsung ke kinerja para ASN.

“Pengaruhnya apa? Terhadap produktivitas kinerja. Nah, ini tidak hanya urusan masalah gradasi moral dan sosial saja, Pak. Tapi ini berdampak kepada produktivitas kerja,” ucap dia.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (kiri) menerima kunjungan perwakilan Bank Dunia di IKN. Foto: Dok. OIKN

Khozin menilai perlu ada regulasi ketat terhadap kehidupan malam di IKN. Salah satunya dengan memonitor siang-malam/

“Biar tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga punya aktivitas yang dilindungi oleh aturan. Ini tidak bercanda, Pak. Ini serius, Pak,” ucapnya.

“Karena jangan sampai kemudian tempat episentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana. Dan orang-orangnya juga tidak maksimal,” tambahnya.

Satpol PP Penajam Paser Utara jaring PSK di wilayah IKN. Foto: Dok. Satpol PP Penajam Paser Utara

Selain soal PSK, dalam kesempatan ini, Khozin juga menyinggung soal adanya sabung ayam di IKN.

Jawaban Basuki

Menjawab sorotan Khozin itu, Basuki memastikan bahwa sudah tidak ada lagi PSK di IKN. Yang kini ramai merupakan informasi lama katanya.

“Di-recycle informasinya itu. Itu sekarang sudah sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali tidak ada, tapi sudah tidak ada,” ucap eks Menteri PUPR ini di dalam rapat.

“Insyaallah tidak ada, Pak. Apalagi sabung ayam, gak ada, Pak. Memang itu kami bersama APH [aparat penegak hukum] sejak Ramadan kemarin. Ramadan kemarin masih ada. Ada delapan warung remang-remang sudah kami robohkan,” jelas Basuki.

Dijaring Satpol PP

Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menjaring puluhan wanita yang diduga merupakan PSK di sekitar IKN, Provinsi Kalimantan Timur, dari tiga kali operasi penertiban di Kecamatan Sepaku — yang merupakan wilayah IKN.

"Operasi pertama petugas tertibkan dua orang pelaku, dan operasi kedua 32 orang ditertibkan, serta operasi ketiga 30 orang ditertibkan," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali dikutip dari Antara, Senin (7/7).

Satpol PP Penajam Paser Utara jaring PSK di wilayah IKN. Foto: Dok. Satpol PP Penajam Paser Utara

Keterangan yang didapat, praktik prostitusi kebanyakan dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi media sosial. Para PSK tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam.

"Pelaku prostitusi itu tawarkan jasa dengan harga antara Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu sekali kencan," kata Bagenda.

Pramunikmat atau PSK itu berasal Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Setelah dilakukan pembinaan, pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.

"Penanganan praktik prostitusi membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama mengawasi pendatang yang menyewa kamar penginapan tanpa identitas jelas karena masuk kawasan strategis nasional yang harus dijaga dari ancaman degradasi moral dan sosial," kata Bagenda.