Wamendagri: Sampah Jadi Masalah yang Bikin Pusing Kepala Daerah Selain Ormas

Wamendagri Bima Arya Sugiarto, membeberkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan pengurangan sampah plastik di Indonesia. Pengurangan sampah plastik ini untuk mewujudkan Indonesia mencapai energi bersih.

"Kalau ada satu masalah yang buat pusing kepala daerah selain ormas adalah masalah sampah. Jadi, banyak kepala daerah enggak tersentuh, sangat kompleks," katanya saat meninjau showcase aspal plastik di Jimbaran Hub, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (5/7).

Menurutnya ada tiga permasalahan pengelolaan pengurangan sampah plastik di Indonesia. Pertama, belum ada produk berbasis sampah plastik yang bisa dipastikan terurai. Kedua, pengurangan sampah plastik ini ternyata mengganggu keseimbangan ekonomi.

Salah satu contohnya adalah Asosiasi Air Minuman Ringan (Asrim) yang mengaku terdampak atas kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang melarang produksi dan distribusi air minum kemasan plastik di bawah 1 liter. Bima Arya sedang mengkaji kebijakan Koster dan keluhan para asosiasi.

"Ada yang mengadu karena merasa terdampak terhadap pelarangan itu. Kita akan lakukan kajian, kita akan dengar lah karena konteksnya adalah soal ekosistem (ekonomi)," ujarnya.

"Keluhan apa, solusinya apa, setiap kebijakan itu menurut saya penting untuk mendapatkan feedback, mendengarkan, mengevaluasi dari semua stakeholder," lanjutnya.

Masalah selanjutnya adalah pemahaman pengelolaan sampah yang gagal dari tingkat pejabat daerah hingga rumah tangga. Menurutnya, di tingkat rumah tangga warga memilah sampah berdasarkan kategori. Tapi, sampah itu tercampur kembali saat diangkut ke TPA.

"Ada lagi sudah berhasil dipilah-pilih masuk ke TPA, diolah lah jadi paving dan lainnya, tapi tidak ada yang beli. Ketika ditanya kenapa tidak dibeli? Enggak masuk standar biaya dan lainnya," sambungnya.

Menindaklanjuti hal ini, Bima Arya berencana menangani persoalan pengelolaan produk berbahan sampah plastik dari hulu ke hilir, yakni berkolaborasi dengan swasta untuk mempercepat pendistribusian produk berbahan sampah plastik seperti aspal plastik. Dia berencana seluruh wilayah bisa menggunakan aspal plastik sebagai bahan pembuatan hingga pemeliharaan jalan.

"Kemendagri melalui badan strategi kebijakan ini nanti berkolaborasi dengan Chandra Asih buat kajian, kita hitung produksi sampah plastik di tahun berapa, dikaitkan langsung dengan kebutuhan pemeliharan lahan, ruas jalan di mana saja," katanya.

Direktur Legal, External Affair dan Ekonomi Sirkular Chandra Asih Grup, Edi Riva'i, mengatakan dibutuhkan sekitar 3 ton sampah plastik untuk membuat 1 kilometer jalan aspal plastik.

Mereka sudah membangun sekitar 120,8 kilometer jalan aspal plastik di berbagai daerah dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Menurutnya, apabila pengerjaan aspal plastik dilakukan secara massal, nilai pengerjaannya lebih hemat 3% dibandingkan aspal beton.

"Intinya adalah aspal plastik ini bisa meningkatkan kekuatan, tapi sebetulnya yang lebih utama adalah keuntungan dari lingkungan dan kemanfaat," kata Edi Riva'i.