Top 3 Nasional: Menhut Raja Juli Main Domino hingga Tuntutan Rakyat 17+8

KLARIFIKASI Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama mantan tersangka pembalak liar menjadi topik politik yang paling banyak dibaca pada pekan pertama September 2025. Selain itu, daftar progres pemenuhan tuntutan rakyat 17+8, hingga kejanggalan pemanfaatan hak keuangan DPR yang baru juga turut menyita perhatian publik.

Berikut tiga pemberitaan terpopuler pada Minggu, 7 September 2025, di kanal nasional yang dirangkum Tempo:

Menteri Kehutanan Main Domino dengan Orang Berperkara Pembalakan Liar

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hak jawab berkaitan dengan pemberitaan Tempo yang menulis dirinya bermain domino bersama eks tersangka pembalakan liar. Dalam pernyataan tertulisnya, Raja Juli mengatakan pertemuan tersebut murni agenda pribadi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.

Raja Juli berujar pertemuan tersebut bukan membicarakan kasus pembalakan liar. “Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama sekitar dua jam lebih,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Sabtu malam, 6 September 2025. Baca selengkapnya di sini.

Tuntutan Rakyat 17+8 

Sepekan setelah aksi massa 28–30 Agustus 2025, masyarakat sipil yang mengatasnamakan gerakan 17+8 terus memantau sejauh mana tuntutan mereka ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.

Berdasarkan pemantauan Tempo dari situs bijakmemantau.id pada 7 September 2025, dari 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi hingga tenggat 5 September, baru sebagian kecil yang terlaksana.

Sejumlah poin yang sedang diproses di antaranya pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain kekerasan aparat dalam demo akhir Agustus.

Sedangkan, sebagian besar poin lain masih berstatus belum dijalankan, seperti presiden belum menarik TNI dari pengamanan sipil maupun menghentikan kriminalisasi terhadap demonstran. Polisi juga belum memenuhi desakan untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan aparat, dan memproses hukum pelaku pelanggaran HAM di internal kepolisian. Baca selengkapnya di sini. 

Tunjangan DPR

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menyoroti hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru direvisi imbas tuntutan masyarakat. Direktur Eksekutif Formappi Lucius Karus mengatakan masih ada sejumlah komponen hak keuangan yang memiliki makna sama, tapi justru diberikan dalam dua jenis tunjangan yang berbeda. 

Misalnya, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan. Dalam daftar hak keuangan terbaru, legislator memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp 9,7 juta. Sedangkan besaran tunjangan kehormatan mencapai Rp 7,1 juta.

Lucius juga menilai tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta honorarium peningkatan fungsi dewan yang terdiri dari legislasi, pengawasan, hingga anggaran memiliki kesamaan makna. Menurut dia, komponen tunjangan itu tidak perlu diberikan.

"Bisa terlihat kalau jenis tunjangan ini menjadi semacam strategi untuk bisa menambah pundi-pundi saja," kata Lucius saat dihubungi pada Ahad, 7 September 2025. Baca selengkapnya di sini.