Sri Mulyani Siap Tambah Surat Utang Jika Defisit APBN Membengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi kas negara saat ini masih berada dalam posisi yang aman dan dapat menjadi bantalan fiskal menghadapi tekanan pasar.

Meski begitu, Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan surat utang di kemudian hari, terutama di tengah dinamika global yang sedang terjadi sekarang.

“Kami pasti punya kas cadangan. Dan ini adalah sesuatu yang sudah kami pastikan, terutama dengan lingkungan global (saat ini). Kami tidak ingin terpojok di pasar (global),” sebut Sri Mulyani dalam suatu wawancara di tengah Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dikutip Kamis (26/6).

Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa pemerintah masih berpegang pada target pembiayaan defisit APBN yang ditetapkan sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, volume penerbitan surat utang akan tetap sesuai target APBN 2025, kecuali jika terjadi pelebaran defisit yang nantinya akan disampaikan secara resmi kepada DPR.

“Kalau misalnya defisit melebar sedikit, seperti tahun lalu menjadi 2,7 persen, maka penerbitan (surat utang) akan disesuaikan. Tapi kami pastikan itu tetap dalam kerangka yang sudah dikomunikasikan,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Indonesia telah melakukan penarikan utang baru mencapai Rp 349,3 triliun hingga Mei 2025. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 132,2 triliun, atau naik 164,22 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kedua kiri) memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Adapun Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan, realisasi tersebut sudah mencakup 45 persen dari total pagu pembiayaan utang yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 775,9 triliun.

Di sisi lain, pembiayaan nonutang yang dilakukan pemerintah tercatat sebesar Rp 24,5 triliun hingga Mei 2025. Realisasi ini menurun 49 persen secara yoy dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang mencapai Rp 47,6 triliun. Namun demikian, pembiayaan nonutang tersebut sudah mencakup 15 persen dari pagu yang direncanakan sebesar Rp 159,7 triliun.

Thomas menjelaskan, pembiayaan non utang ini dilakukan melalui investasi pemerintah di sektor-sektor tertentu tanpa menambah beban utang baru.

“Realisasi akhir Mei 2025 ini untuk pembiayaan anggaran Rp 324,8 triliun, atau 52,7 persen dari target,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Kamis (26/6).