RI apresiasi komitmen Malaysia perkuat konektivitas wilayah perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengapresiasi komitmen Pemerintah Malaysia untuk memperkuat konektivitas di wilayah perbatasan, khususnya antara Sarawak dan Kalimantan Barat.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama Konsultasi Tahunan ke-13 antara Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Selasa (29/7).

Pernyataan itu menyebutkan kedua pemimpin menyambut baik rencana Pemerintah Malaysia untuk memperkuat konektivitas di perbatasan, termasuk dengan membuka Kompleks Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan Keamanan (ICQS) Serikin sebagai mitra Pos Lintas Batas Jagoi Babang di wilayah Indonesia yang sudah beroperasi.

Kedua pemimpin meyakini bahwa pembukaan ICQS Serikin akan menciptakan akses yang lebih luas bagi perdagangan lintas batas, terutama untuk komoditas pertanian strategis seperti beras dan jagung.

Hal itu dinilai sebagai langkah konkret yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kedua sisi perbatasan dan mendorong penguatan hubungan ekonomi secara keseluruhan antara Republik Indonesia dan Malaysia.

Kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka dalam memastikan kepatuhan lembaga penegak hukum terkait terhadap Nota Kesepahaman tentang Pedoman Bersama mengenai Perlakuan terhadap Nelayan oleh lembaga penegak hukum maritim yang disepakati pada 2012.

Kedua pemimpin juga mengakui dengan penuh apresiasi bahwa Pertemuan Tinjauan tentang Implementasi Nota Kesepahaman 2012 tentang Pedoman Bersama telah diselenggarakan sebanyak 10 kali sejak saat itu.

Kedua belah pihak menekankan komitmen mereka terhadap implementasi Nota Kesepahaman yang efektif.

Untuk itu, kedua belah pihak menyerukan kerja sama yang lebih erat dan keterbukaan komunikasi yang berkelanjutan oleh otoritas kedua belah pihak untuk menjaga keselamatan dan melindungi mata pencaharian para nelayan dari kedua negara.

Kedua pemimpin dalam pernyataan bersama itu juga menyampaikan harapan mereka agar Pertemuan Peninjauan ke-11 dapat diselenggarakan pada 2025 dengan tuan rumah Republik Indonesia.