Respons Koalisi Guru soal Rencana Prabowo Menambah SMA Taruna Nusantara

KOALISI Barisan (Kobar) Guru Indonesia tidak begitu mempersoalkan rencana Presiden Prabowo Subianto membuka lebih banyak sekolah berbasis militer, seperti SMA Taruna Nusantara. Koordinator Kobar Guru Indonesia Soeparman Mardjoeki Nahali mengatakan, gagasan tersebut boleh dilakukan selama tidak mempengaruhi anggaran pendidikan dasar. "Harus dipastikan bahwa anggarannya tidak mengurangi anggaran pendidikan publik yang ditujukan untuk program wajib belajar 10 sampai 13 tahun," kata dia  kepada Tempo pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Soeparman mengatakan dengan jumlah sekolah yang ada saat ini saja, pemerintah masih belum sepenuhnya mampu menyediakan pendidikan gratis, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. "Saat ini saja pembiayaan untuk pendidikan dasar gratis pemerintah masih terkendala dengan anggaran," tutur dia. 

Rencana membuka lebih banyak sekolah Taruna Nusantara disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. 

Kepala Negara mengatakan pemerintah akan membangun SMA Nusantara hingga ke pelosok. Prabowo juga memaparkan. pemerintah membangun 100 Sekolah Rakyat, 20 Sekolah Unggul Garuda, dan 80 Sekolah Unggul Garuda Tranformasi. 

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Haeri  mengkritik rencana ekspansi SMA Taruna Nusantara. Alasannya, sekolah Taruna Nusantara merupakan lembaga pendidikan yang secara spesifik diperuntukkan bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke akademi militer atau polisi, sehingga tidak memerlukan banyak sekolah. "Untuk akademi seperti ini tidak mendesak. Karena hal yang lebih mendesak adalah sebetulnya puluhan ribu sekolah yang harus segera dibangun," kata dia saat dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurut Iman, pemerintah semestinya fokus pada sekolah umum, yakni satuan pendidikan yang menjadi tempat lebih banyak siswa. Ia memaparkan saat ini saja ada sekitar 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah yang belum memiliki fasilitas memadai.