Pramono Anung Kenang Kwik Kian Gie Tokoh Ekonomi Kerakyatan

TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke persemayaman mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2001-2004 Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025. Pramono mengatakan mengenal Kwik saat dirinya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak akhir 1997.

Pramono menuturkan, Kwik merupakan tokoh bangsa yang selalu konsisten dengan hal yang menjadi pilihannya. Menurut dia, Kwik menginginkan kebijakan ekonomi Indonesia bersifat ekonomi kerakyatan yang bermanfaat bagi rakyat.

Kwik Kian Gie merupakan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada 1999 hingga 2000 di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). Dalam kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie menjabat Kepala Bappenas sejak Agustus 2001 hingga Oktober 2004. 

Pramono menjelaskan, pendekatan Kwik selalu diametral namun tetap konsisten pada jalur ekonomi kerakyatan. Namun, dia melanjutkan, bagi orang-orang yang tidak mengenal sosok dan pemikiran Kwik bakal terkejut mendengar pernyataannya. Pramono menyayangkan keinginan Kwik tidak dapat diwujudkan karena krisis yang melanda Indonesia pada era 1997. 

Pramono mengandaikan Kwik bakal setuju dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Sebab, menurut Pramono, kedua program tersebut bersifat ekonomi kerakyatan. "Kalau diterjemahkan pada hari ini, Pak Kwik bakal setuju," ujar Pramono saat melayat di Rumah Duka Sentosa Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.

Dirinya mengetahui secara persis ketika Kwik kadang kala bisa berbeda pendapat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan, Kwik dan Mega sama-sama memiliki pandangan ekonomi kerakyatan, meski keduanya punya pendekatan yang berbeda. "Tetapi perbedaan itu kemudian malah memperkuat pemikiran keduanya," ujar Pramono.

Pramono mengatakan masih berkomunikasi dengan Kwik sekitar dua bulan yang lalu. Ia menuturkan Kwik memberikan nasihat padanya saat dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta pada 20 Februari 2025. "Saya masih berkomunikasi, baik lewat Whatsapp maupun secara langsung," katanya.

Kwik Kian Gie mengawali karier politiknya pada 1987 ketika bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah komando Soerjadi. Di tahun itu juga, dia diberi tugas mewakili partai sebagai Anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP--perubahan dari PDI--Kwik diangkat menjadi salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dia juga diketahui aktif  dalam Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) partai berlambang kepala banteng itu. 

Kendati posisinya sebagai anak buah di kabinet dan partai, Kwik tak segan bersilang pendapat dengan Megawati. Kwik pernah menentang rencana Megawati yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Release and Discharge (R&D). Aturan itu kelak menjadi dasar penerbitan surat keterangan lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk para konglomerat yang berutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Pilihan Editor: