Maruarar atau akrab disapa Ara mengungkapkan rencana pembangunan itu sudah dikonsultasikan dengan beberapa pihak seperti Pemprov Papua dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga kepolisian.
“Kemudian kami juga baru dapat arahan dari Presiden untuk membangun ada 2 ribu rumah, ya, di Papua sehingga kami juga mohon pendampingan,” kata Ara di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Selasa (5/8).
Ara belum bisa memastikan bentuk rumah yang akan dibangun di Papua itu apakah vertikal atau tapak, serta peruntukannya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau bukan. Menurutnya, detail rumah tersebut nantinya akan diputuskan setelah survei dilakukan.
“Paling lama lusa (mulai survei). Karena timnya kita akan tinjau lengkap, akan survei di semua kabupaten yang nanti koordinasi langsung dengan gubernur. Pokoknya minggu ini mereka langsung mulai survei,” ujar Ara.
Selain terkait pembangunan rumah di Papua, pertemuan Ara dengan Kepala BPKP Yusuf Ateh juga berbicara mengenai penyelesaian revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, perbaikan rumah untuk Ex-Pejuang Timor-Timur di Kupang, NTT, sampai soal mulai dijalankannya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kami juga sudah dapat arahan bisa dijalankan, ya. Karena kami kan organisasi baru, baru menata SDM, baru mengatur tata keolah aturan, ya. Jadi bisa dijalankan dan didampingi oleh BPKP,” ujar Ara.
Ara sebelumnya memang mengusulkan pembukaan blokir anggaran tahun 2025 senilai Rp 1,8 triliun untuk proyek rusun di IKN, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, dan kelanjutan pembangunan rusun di Papua.
Untuk rusun di IKN, dana pembukaan blokir akan digunakan sejumlah Rp 910,30 miliar dalam kelanjutan multi years contract (MYC). Sementara untuk revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, anggaran yang akan digelontorkan ada di angka Rp 86,83 miliar.
Sedangkan untuk pembangunan rusun di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua nantinya anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 136,92 miliar.