Prabowo Alokasikan Rp 244 Triliun untuk Kesehatan di RAPBN 2026

PRESIDEN Prabowo Subianto menganggarkan Rp 244 triliun untuk sektor kesehatan pada tahun realisasi 2026. "Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan anggaran kesehatan 2026 dialokasikan sebesar Rp 244 triliun," kata Prabowo saat membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Kepala Negara menyebut alokasi anggaran itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatah bagi masyarakat miskin. Prabowo ingin pemerintah menghadirkan akses kesehatan yang adil dan merata untuk setiap warga negara."Anggaran kesehataan, kami pusatkan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional," tutur Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, prioritas berikutnya adalah menggunakan anggaran kesehatan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Prabowo menuturkan anggaran kesehatan juga difokuskan untuk mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, serta melaksnaan cek kesehatan gratis. "Dengan demikian dapat mencegah penyakit jadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari pemerintah," katanya. 

Pada tahun 2025, pemerintah menganggarkan Rp 218,5 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti penguatan layanan dasar melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau masyarakat hingga pelosok.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerincikan peruntukan anggaran kesehatan pada RAPBN 2026. “Anggaran kesehatan Rp244 triliun ini dibagi menjadi untuk membantu layanan kesehatan masyarakat dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, seperti dikutip Antara. 

Anggaran yang disalurkan untuk layanan kesehatan masyarakat direncanakan sebesar Rp 123,2 triliun. Salah satu bentuk penyalurannya adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan iuran PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) untuk 49,6 juta jiwa dengan anggaran Rp 69 triliun. Kemudian, untuk makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita bagi 7,4 juta orang dengan anggaran Rp 24,7 triliun.

Anggaran untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri dialokasikan sebesar Rp 13,3 triliun. Selanjutnya, program pemberian vaksin imunisasi dan pengadaan obat sebesar Rp 8,7 triliun, penanganan TBC melalui 6,2 juta skrining sebesar Rp 2 triliun, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 130,3 juta peserta sebesar Rp 2,6 triliun, hingga penanganan stunting melalui Dana Desa sebesar Rp 2,9 triliun.

Juga ada fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) bagi keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta) sekitar 93,8 ribu keluarga. Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran anggaran untuk program ini. Di sisi lain, anggaran kesehatan juga disalurkan untuk peningkatan sarana prasarana senilai Rp 72,1 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk revitalisasi rumah sakit di daerah sebesar Rp 2,7 triliun, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk layanan 10.224 puskesmas dan 6.435 balai KB Rp 16,3 triliun, serta DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat Rp 41,7 triliun.