Populer: Luhut Puji Kesepakatan Trump-Prabowo; Setoran Truk untuk Pungli

Sejumlah Truk melintasi Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Bekasi Barat, Minggu (20/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Setiap truk diungkap merogoh kocek puluhan juta untuk membayar pungli. Ini diungkapkan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Berita ini menjadi salah satu yang paling banyak dibaca di kumparanBisnis, Kamis (17/7). Isu lainnya yang masuk dalam berita populer, soal Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memuji kesepakatan antara Prabowo dengan Trump. Berikut rangkumannya.

Truk Setor Rp 150 Juta per Tahun untuk Pungli

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengungkapkan setiap truk bisa menggelontorkan Rp 150 juta per tahun untuk membayar pungutan liar (pungli).

AHY mengatakan, pemberantasan pungli di sektor angkutan barang menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk menghapus praktik truk lebih dimensi dan lebih muatan atau Zero Over Dimension-Overload (ODOL).

"Kalau pungli bisa kita tangani, kita hentikan, maka biaya transportasi, perjalanan dari satu titik ke titik lain itu akan berkurang, sudah pasti. Ada datanya. Setiap tahun harus mengeluarkan berapa untuk pungli, setiap truk Rp 100-150 juta setahun," jelasnya saat konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Kamis (17/7).

Foto: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Argya Maheswara/kumparan

Luhut Puji Kesepakatan Prabowo-Trump

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengapresiasi keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyepakati penurunan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia mampu mengamankan kepentingan nasional dalam forum negosiasi internasional.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan penyesuaian tarif Indonesia terhadap produk AS merupakan bagian dari langkah kebijakan yang bersifat strategis untuk memperkuat rantai pasok, menarik investasi berbasis nilai tambah, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang dihormati.

“Kita tidak sedang memberi karpet merah untuk pihak luar, tetapi justru membuka jalan yang lebih besar bagi produk dan pelaku usaha Indonesia untuk bersaing di pasar global. Ini adalah diplomasi ekonomi dengan visi jangka panjang yang jelas, yang berlandaskan kepentingan nasional,” ujar Luhut dalam keterangan resmi, Kamis (17/7).