Polemik Penempatan Guru Sekolah Rakyat

SEJUMLAH 160 guru sekolah rakyat di berbagai daerah mengundurkan diri ketika sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu baru berjalan dua pekan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan ke-160 guru sekolah rakyat tersebut mundur karena ditempatkan di lokasi mengajar yang jauh dari rumah mereka.

Gus Ipul menyebutkan penempatan tugas guru dan staf sekolah rakyat ditentukan oleh sistem otomatis berbasis digital pada saat perekrutan. Dia menjelaskan guru yang direkrut mengajar di sekolah rakyat adalah mereka yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK. Selayaknya pegawai aparatur sipil negara, kata dia, mereka seharusnya siap ditempatkan di mana saja.

Karena itu, Gus Ipul berujar Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bisa berbuat banyak atas keengganan mereka ditempatkan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. “Karena sistem kadang-kadang ya memang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya," kata dia saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.

Meski demikian, dia menuturkan ke-160 guru yang mengundurkan diri itu masih memiliki kesempatan kembali menjadi guru di sekolah rakyat di wilayah mereka. “Nanti, pada akhirnya, kalau sesuai rencana, setiap kabupaten/kota memiliki satu sekolah rakyat. Maka akhirnya akan rata juga ini,” kata dia.

Saat ini, kata dia, pemerintah sudah mulai merekrut guru baru untuk menggantikan 160 guru yang mengundurkan diri. Mensos mengklaim Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih memiliki sekitar 50 ribu guru PPPK yang belum mendapatkan penempatan mengajar. “Sekarang kita juga lakukan seleksi untuk mencari pengganti dari mereka yang mundur,” tutur Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Dia meminta mundurnya para guru ini tidak terlalu dibesar-besarkan, karena guru yang keluar itu hanya 160 guru dari total sekitar 1.500 guru yang direkrut. Gus Ipul menilai wajar apabila program sekolah rakyat memiliki kekurangan di beberapa bagian. “Ini akan terus bergulir dan terus diperbaiki dan dilengkapi,” katanya.

Cak Imin Pastikan Persediaan Guru untuk Sekolah Rakyat Memadai

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar memastikan jumlah persediaan guru untuk sekolah rakyat masih memadai menyusul mundurnya 160 guru.

“Enggak ada masalah, karena stok guru (yang) ada di Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) itu sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di sela-sela kegiatannya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan banyak guru sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sangat banyak. “Yang sudah PPG itu stoknya sudah sangat besar, sehingga insyaallah kita enggak pernah kekurangan guru untuk sekolah rakyat,” ujarnya.

Kritik atas Kebijakan Penempatan Guru Sekolah Rakyat

Adapun Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Singgih Januratmoko mengkritik kebijakan penempatan lokasi mengajar guru sekolah rakyat yang minim konsultasi. Penempatan yang tidak mempertimbangkan keadaan mereka mengakibatkan seratusan guru sekolah rakyat memutuskan keluar.

“Ini tindakan yang tak profesional dan tidak mempertimbangkan kepentingan guru serta siswa,” kata Singgih saat dihubungi pada Selasa, 29 Juli 2025.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan guru seharusnya memiliki hak mengetahui dan memahami penempatan lokasi mengajar. Tenaga pengajar itu, ujar dia, berhak menyampaikan masukan dan saran yang konstruktif.

Singgih mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan penempatan lokasi mengajar guru sekolah rakyat. Dia menilai penting untuk melibatkan guru, organisasi guru, dan pemangku kepentingan sebelum memetakan penempatan lokasi mengajar.

Dia menyesalkan adanya 160 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri karena ditempatkan di lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Singgih mengingatkan pemerintah agar menjadikan peristiwa ini sebagai perhatian serius. “Saya mendesak pemerintah segera menangani masalah ini dan mencari solusi untuk mencegah kejadian serupa,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, guru sebagai sosok pahlawan tanpa tanda jasa bagi kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas pendidikan Tanah Air. Dia mengatakan guru layak mendapat hak dan dukungan kebijakan terbaik.

Sebelumnya, pendiri Nalar Institute, Yanuar Nugroho, menilai mundurnya lebih dari seratus guru sekolah rakyat menjadi peringatan atas gagalnya desain kebijakan penempatan. Menurut dia, kebijakan penempatan lokasi mengajar yang ditentukan oleh sistem administratif Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu terlalu sentralistik. “Kebijakan penempatan itu juga mengabaikan realitas sosial-geografis,” kata dia saat dihubungi pada Ahad, 27 Juli 2025.

Pengamat kebijakan publik ini juga mengkritik respons pemerintah yang menyebutkan telah menyiapkan guru cadangan pengganti. Menurut dia, pernyataan itu memperlihatkan cara pandang yang sempit dan teknokratis.

Dia mengatakan pemerintah seolah memandang masalah ini hanya perihal suplai. Padahal, kata dia, relasi sosial antara guru dan komunitas tempat mengajar jauh lebih penting.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai ada pengabaian dari pemerintah perihal kebijakan penempatan guru sekolah rakyat. “Pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta bahwa penempatan guru yang jauh adalah gejala dari masalah yang lebih besar,” tuturnya pada Ahad, 27 Juli 2025.

Ubaid khawatir program sekolah rakyat ini hanya dijadikan proyek coba-coba. Hal ini berimbas pada siswa dari kalangan miskin yang seolah menjadi kelinci percobaan proyek pemerintah. Padahal, kata dia, seharusnya anak-anak dari golongan tak mampu itu mendapatkan pendidikan terbaik. 

“Mereka justru kian terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak berkeadilan,” ucapnya.

Dede Leni Mardianti, Novali Panji Nugroho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Respons atas Kebijakan PPATK Blokir Rekening Pasif