PKB Khawatir Pemerintahan Terganggu Imbas Putusan MK Pisahkan Pemilu

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi hasil putusan terbaru Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Berkaca dari skema pengangkatan penjabat kepala daerah kemarin, Cucun khawatir pemisahan ini justru kembali membuat pemerintahan terganggu.

“Apalagi yang kaya kemarin kan kejadian perpanjangan kepala daerah sampai di PJ-PJ itu kan banyak membuat ya sistem pemerintahan agak sedikit terganggu juga,” kata Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/7).

Meski begitu Cucun mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali sudah diatur dalam konstitusi.

Hal Itu mengacu ke Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyebut: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Anggota polisi berjalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi saat melakukan pengamanan sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Dengan pemisahan ini, artinya masa jabatan legislatif di daerah harus diperpanjang selama 2,5 tahun. Oleh karena sesuai dengan amanat putusan MK, pemilu lokal baru bisa digelar paling lambat tahun 2031, atau 2 tahun setelah pemilu nasional tahun 2029.

Cucun pun mengkritik adanya masa transisi yang justru memperpanjang jabatan kepala daerah hingga dua setengah tahun. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip dasar dalam UUD 1945

“Kalau konstitusinya misalkan mengatur pemilu 5 tahun, ya harus konsisten dong dijaga pemilu 5 tahun. Jangan ada yang, tadi diperpanjang berapa? Dua setengah tahun, masa transisi,” tuturnya.

Meski begitu, Cucun mengatakan hingga saat ini PKB belum mengeluarkan pendapat resmi terkait putusan ini. Partainya ingin menunggu sikap dari partai-partai lain.

“Pokoknya nanti lihat, kita partai pasti kumpul semua. Para sekjen-sekjen sekarang lagi koordinasi,” tuturnya.