Pimpinan DPR Usul Pemerintah Bentuk Ditjen Pesantren: Biar Fokus Urus Pesantren

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen. Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan agar pemerintah membuat direktorat jenderal khusus pesantren untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan di pesantren.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidatonya di depan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto di acara International Conference on the Transformation of Pesantren, Jakarta Pusat, Kamis (26/6).

"Apakah perlu segera didorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, sehingga fokus. Selama ini kan kehadiran negara masih dipertanyakan," kata Cucun.

Cucun pun mempertanyakan mengapa selama ini pesantren tidak masuk dalam postur alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN setiap tahunnya yang merupakan mandatory spending sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Syamsurijal. Foto: Timwas Haji DPR

"Saya sendiri melihat bagaimana postur anggaran yang ada, padahal 20% loh amanat konstitusi anggaran pendidikan. Tidak ada negara melihat dari 20% itu nomenklatur yang ada khusus misalkan untuk pesantren, nah belum ada,” kata Cucun.

Cucun lantas menyoroti Perda turunan UU Pesantren yang masih jalan di tempat. Ia mengingatkan agar Pemerintah Daerah melaksanakan perintah UU.

"Saya ingatkan, bahwa amanat dari undang-undang terutama sumber pendanaan bukan hanya APBN, ada APBD juga. Makanya kalau ada daerah yang belum menjalankan amanat UU itu ya segera, bahkan Perda-perdanya juga di bawah itu harus bisa diimplementasikan dengan turunannya,” tukas Cucun.

“Ya Pergubnya, Perbupnya, ini Perdanya sudah ada, dibikin oleh DPRD tapi Pergub, Perbupnya, turunannya belum keluar. Nah ini kita harus mengevaluasi daerah-daerah mana saja, kita mendesak pemerintah daerah dari mandatori konstitusi 20% itu, mereka nggak boleh main-main," imbuhnya.

Cucun menilai masih banyak Pemda yang belum tertib menerapkan aturan alokasi 20% anggaran dari APBD untuk pendidikan. Bukan hanya untuk pendidikan formal saja, tapi juga termasuk pendidikan pesantren yang juga sudah diatur dalam UU Pesantren.

"APBD sudah 20% dari jumlah besaran APBN. Ini masih belum banyak disiplin, 20% itu bukan hanya pendidikan formal, pesantren punya hak melalui hukum Undang-Undang Pesantren itu," jelas Cucun.

Meski begitu, Cucun pun berharap Pemerintahan Presiden Prabowo akan mengakomodir dan merealisasikan optimalisasi pendidikan pesantren meski saat ini tengah melakukan efisiensi.

"Saya yakin, karena selama ini kita mendengar bagaimana pak Prabowo bahwa mengoptimalisasi daripada peran APBD juga, itu untuk pendidikan harus betul-betul maksimal, bukan hanya tugas pemerintah pusat, (tapi) pemerintah daerah,” tuturnya.

“Yang pasti semua ingin kehadiran pesantren ada, negara bisa hadir, bisa melihat bagaimana entitas pesantren punya peran penting terhadap pembangunan karakter anak bangsa,” pungkasnya.