TEMPO.CO, Denpasar - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader untuk tidak terjebak pada kepentingan pribadi yang bisa melemahkan kekuatan kolektif partai. Megawati menyampaikan pesan ini di hadapan kader partai banteng dalam acara bimbingan teknis atau bimtek bagi anggota legislatif fraksi PDIP se-Indonesia.
Tak hanya itu, Megawati juga meminta para kader untuk selalu mematuhi keputusan partai. “Partai ini harus makin besar, jangan malah mengecil,” ucap Megawati di The Meru & Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu, 30 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Presiden ini mengatakan partai politik merupakan tiang negara yang harus dijaga tetap kokoh. Bila tiangnya rapuh, menurut Megawati negara bisa runtuh. “Kita pernah dijajah 3,5 abad, apa kita mau dijajah lagi? Jangan! Karena penjajahan itu sakit sekali,” ucap Megawati.
Ia menegaskan bahwa sebagai orang di bawah naungan partai politik, perjuangan tidak akan berhenti selama Indonesia masih berdiri. “Ini amanat besar, bukan hanya kepada saya pribadi tetapi untuk seluruh jajaran partai,” kata Megawati. Pernyataan putri sulung Bung Karno itu disambut pekikan “Merdeka!” dari peserta bimtek.
Dia kemudian mengingatkan soliditas kader di semua tingkatan. Selain itu, Megawati juga mengajak seluruh anggota legislatif PDIP untuk terjun langsung ke masyarakat. Ia berujar, disiplin organisasi dan gotong royong diperlukan di tubuh partai.
Adapun PDIP menghelat agenda bimbingan teknis bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Pulau Dewata, hari ini. Sekitar 3.200 peserta yang terdiri dari anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir.
Materi-materi yang disampaikan meliputi penguatan fraksi, analisis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.