1 day ago
2
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno (kanan)(MI/Usman Iskandar)
PAKAR komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali. Ia mengatakan peluang itu muncul itu mengingat pada Kongres PDIP sebelumnya kerap diawali dengan Bimtek.
Jamiluddin menilai kali ini pelaksanaan kongres berbeda. Pasalnya, PDIP selalu terbuka mengenai tanggal pelaksanaannya. Para pemilik suara dalam kongres setidaknya jauh hari sudah tahu waktu pelaksanaan kongres.
Untuk kali ini, kata ia, PDIP praktis hanya mengumumkan waktu pelaksanaan bimtek. Sementara waktu kongres hingga saat ini belum diketahui.
"Para pemilik suara tampaknya hanya diminta siap setiap saat untuk hadir dalam kongres. Tertutupnya mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan kongres tentu di luar kebiasaan PDIP. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan PDIP hingga sangat tertutup hanya untuk tanggal dan tempat pelaksanaan kongres," kata Jamiluddin ketika dihubungi, Rabu (30/7).
Jamiluddin menilai PDIP tidak mengumumkan waktu kongres karena khawatir ada gangguan dari eksternal. Untuk mencegah gangguan eksternal, PDIP akan memberikan informasi mendadak kepada pemilik suara mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kongres. Dengan begitu, pihak-pihak yang berpeluang mengganggu pelaksanaan kongres dapat dicegah.
Namun demikian, Jamiluddin menilai kekhawatiran itu seharusnya tak perlu terjadi. Pasalnya, Megawati dekat dengan Prabowo sehingga dapat meminta bantuan untuk mengamankan pelaksanaan kongres.
"Lagi pula, dengan modal kedekatan tersebut, tentu pihak-pihak yang ingin mengganggu kongres PDIP akan berpikir panjang. Karena itu, selayaknya PDIP tak perlu risau melakaanakan kongres secara terbuka," katanya.
Lebih lanjut, Jamiluddin mengatakan ketika kongres akhirnya dilaksanakan setelah Bimtek, PDIP kemungkinan menetapkan sikap tetap di luar pemerintahan. Ia mengatakan sikap itu akan tetap diambil PDIP selama masih ada Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan.
"Sikap itu akan tetap diambil PDIP karena sejak awal memang sudah mempersoalkan proses Gibran menjadi cawapres. Bagi PDIP proses pencalonan Gibran cacat. Konsekuensinya, PDIP akan tetap konsisten menolak Gibran. Karena itu, PDIP akan tetap menolak bergabung ke pemerintah selama Gibran masih menjadi bagian dari pemerintah," katanya.
Puan Tunggu DPP PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Politik, Puan Maharani, menanggapi isu mengenai rencana digelarnya Kongres PDIP dalam waktu dekat. Isu tersebut mencuat seiring dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Kongres disebut-sebut bakal digelar sesaat setelah kegiatan tersebut berakhir Puan yang baru selesai mengisi pidato pembukaan Bimtek menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lengkap dari pimpinan tertinggi partai terkait penyelenggaraan Kongres.
“Belum tahu, nanti kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP partai,” kata Puan di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali pada Rabu (30/7).
Saat ditanya apakah kongres akan digelar setelah penutupan Bimtek, Ia kembali menegaskan bahwa informasi resmi baru akan disampaikan setelah Bimtek berakhir pada 31 Juli. “Insya Allah, setelah Bimtek kita akan ada kabarnya,” kata Puan. (M-3)
English (US) ·