Pemerintah Targetkan Belanja Negara 2026 Tembus Rp 3.800-3.820 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam Rapat Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Belanja negara dalam RAPBN 2026 diproyeksikan naik signifikan, mencapai kisaran Rp 3.800-3.820 triliun. Angka ini mencapai 14,19 persen hingga 14,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2026.

Perkiraan itu merupakan hasil kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2026.

"Kalau kita sepakati yang pertama adalah semuanya masih dalam range asumsinya. Belanja APBN kita tahun depan RAPBN itu sekitar Rp 3.800 sampai Rp 3.820 triliun," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Selasa (22/7).

Namun, Said mengingatkan angka tersebut masih berupa estimasi awal. Rincian resmi belanja negara baru akan disampaikan dalam Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025 mendatang.

"Menunggu nota keuangan (rancangan detail), sekarang yang dibahas itu hanya postur-postur saja angkanya belum sama sekali muncul di badan anggaran. Walaupun kita tahu kira-kira akan seperti apa tapi kan tidak boleh mendahului nota keuangan karena ini menyangkut angka," jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah. Foto: x@MH_SaidAbdullah

Sebagai perbandingan, dalam APBN 2025, total belanja negara mencapai Rp 3.613,1 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun.

Berikut kumparan rangkum rincian asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2026:

Asumsi Makroekonomi

Pertumbuhan Ekonomi: 5,2–5,8 persen

Inflasi: 1,5–3,4 persen

Nilai Tukar Rupiah: Rp 16.500–Rp 16.900 per USD

Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,6–7,2 persen

Harga Minyak Mentah Indonesia: USD 60–80 per barel

Lifting Minyak: 605–620 ribu barel per hari

Lifting Gas: 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari

Tingkat Kemiskinan: 6,5–7,5 persen

Kemiskinan Ekstrem: 0–0,5 persen

Rasio Gini: 0,377–0,380

Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,44–4,96 persen

Indeks Modal Manusia: 0,57

Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 37,95 persen

Postur Fiskal

Pendapatan Negara: 11,71–12,31 persen dari PDB

Perpajakan: 10,08–10,54 persen

PNBP: 1,63–1,76 persen

Hibah: 0,002–0,003 persen

Belanja Negara: 14,19–14,83 persen dari PDB

Belanja Pemerintah Pusat: 11,41–11,94 persen

Transfer ke Daerah: 2,78–2,89 persen

Keseimbangan Primer: minus 0,18 hingga 0,22 persen

Defisit Anggaran: 2,48–2,53 persen dari PDB

Pembiayaan: 2,48–2,53 persen dari PDB