Pemerintah pusat kucurkan Rp10,09 triliun belanja di Bali

Denpasar (ANTARA) -

Pemerintah pusat telah mengucurkan Rp10,09 triliun belanja negara di Provinsi Bali selama semester I-2025 atau terealisasi 45,14 persen dari pagu sebesar Rp22,36 triliun.

“Selama semester I-2025 terjadi surplus sebesar Rp322,12 miliar,” kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Bali Darmawan di sela Bali Fiscal Insight 2025 di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun rincian belanja negara itu terdiri atas Rp4,04 triliun belanja pemerintah pusat dan sebesar Rp6,04 triliun belanja dalam bentuk transfer ke daerah (TKD).

Meski begitu, secara keseluruhan belanja negara di Bali mengalami kontraksi sebesar 12,67 persen jika dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp11,55 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat dengan komponen belanja pegawai tumbuh positif sebesar 4,29 persen mencapai Rp2,55 triliun untuk bayar gaji dan tunjangan serta tunjangan hari raya aparatur sipil negara, TNI dan Polri.

Sedangkan komponen belanja barang, modal dan sosial tumbuh negatif masing-masing sebesar 36,11 persen, 82,75 persen dan 28,24 persen.

“Walau ada efisiensi tapi belanja pegawai tetap tumbuh. Beberapa belanja barang turun karena ada efisiensi dan belanja modal juga dikurangi tapi masih ada yang dibelanjakan untuk kementerian/lembaga yang tidak kena efisiensi,” ucapnya.

Di sisi lain, untuk TKD, realisasi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,95 triliun, dana transfer khusus Rp1,28 triliun dan Dana Alokasi Khusus non fisik sebesar Rp1,27 triliun.

Namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik baru terealisasi sebesar Rp14,15 miliar selama enam bulan ini dari pagu sebesar Rp371,8 miliar.

Realisasi DAK Fisik itu mengalami kontraksi paling besar yakni 60,23 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp35,5 triliun.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Bali Muhammad Mufti Arkan, realisasi DAK Fisik yang rendah itu karena petunjuk teknis kementerian yang terlambat.

Namun, kata dia, Kementerian Keuangan memberi ruang dengan memperpanjang persyaratan penyaluran agar belanja bisa segera cair sehingga berdampak kepada ekonomi masyarakat.

“Kalau belanja dan syarat salurnya terpenuhi, uangnya ada, maka kami mendorong dengan segera supaya belanja segera disalurkan, supaya efek ke masyarakat lebih terasa,” imbuhnya.

Sementara itu, realisasi APBN di Bali hingga 30 Juni 2025 mencatatkan total pendapatan mencapai Rp10,42 triliun atau 44,62 persen dari target.

Sehingga ada surplus anggaran di Bali yang tumbuh 117 persen dibandingkan periode sama 2024 yang saat itu defisit.

Baca juga: Kemenkeu kucurkan Rp396,25 miliar dana desa di Bali

Baca juga: Kemenkeu nilai Pemda Bali punya kemandirian fiskal

Baca juga: Kemenkeu ungkap Bali tidak banyak bergantung transfer dana pusat

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.