Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada istilah oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Megawati menyebut, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi blok kekuasaan.
"Dalam ruang demokrasi kita, ini saya ulangi untuk diingat, dalam sistem presidensial seperti yang kita anut tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi itu paling tinggi, lho, jangan kalian ubah-ubah," kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8).
Atas dasar itu, Megawati menyatakan PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi maupun tidak membangun koalisi semata-mata demi kekuasaan. Sebab, PDIP adalah partai yang berdiri di atas kebenaran dan merupakan partai penyeimbang.
"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rekonstitusi dan kepentingan rakyat banyak," tuturnya.
Lebih lanjut, Megawati menyatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
"Namun kita bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum. Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintah, tapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak bangsa kita, Bung Karno," jelasnya.
Karena itu, Megawati berpesan kepada para kader untuk menjaga peran strategis PDIP sebagai penyeimbang dan pelopor perjuangan rakyat.
"Kita jaga terus peran strategis PDI Perjuangan dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat," pungkasnya.