
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan DPR berencana bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas arah politik luar negeri Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Iran dan Israel. Kini hanya tinggal menunggu jadwal presiden kosong.
“Kita baru akan koordinasikan dengan Pak Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, untuk peluang kita untuk menghadap Pak Presiden ya, untuk kita dapat update tentang perjalanan beliau ke beberapa negara dan sekaligus kita mau penjelasan beliau tentang arah politik luar negeri yang beliau sedang jalankan. Mudah-mudahan nanti kita dapat waktu secepatnya,” kata Sukamta saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (26/6).
Sukamta pun menyinggung konflik di negara-negara Timur Tengah yang tengah memanas. Ia mengatakan salah satu fokusnya adalah dampak dari kemungkinan penutupan Selat Hormuz terhadap pasokan energi ke Indonesia.
Sebab meskipun hingga saat ini blokade jalur kunci perdagangan minyak itu tidak terjadi, menurut Sukamta langkah antisipasi dan mitigasi tetap harus dibicarakan.
“Penutupan selat Hormuz belum terjadi dan rasanya kemungkinannya kecil. Dan saya percaya Pak Presiden juga melakukan antisipasi itu ketika ke Rusia,” katanya.

“Karena yang paling krusial soal selat Hormuz ini kan harga minyak dan suplai minyak dan gas. Dan Pak Prabowo, Pak Presiden saya yakin juga melakukan antisipasi itu,” lanjut politisi PKS itu.
Sukamta mengatakan ia juga ingin berdiskusi mengenai kemungkinan pengembangan energi nuklir di Indonesia.
“Perbincangan soal energi nuklir saya kira beberapa waktu yang lalu mencuat lagi. Dan itu rasional kalau Indonesia punya nuklir power plant itu karena kebutuhan kita meningkat terus dan wilayah kita sangat luas. Jadi itu pilihan yang rasional dan sebetulnya cukup aman,” kata dia.
Di sisi lain, Komisi I DPR RI juga telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri, Senin (30/6) mendatang.
“Hari Senin kalau tidak salah itu akan ada rapat bersama Kementerian Luar Negeri. Jadi kita akan bahas soal itu,” kata Sukamta.
Salah satu fokus pembahasan adalah langkah diplomasi Indonesia dan perlindungan WNI di kawasan konflik.
“Iya semua yang terkait dengan perkembangan geopolitik utamanya terkait dengan Timur Tengah ini kita bahas,” tuturnya.