JK Kenang Kwik Kian Gie: Ekonom Kritis yang Tak Pernah Takut

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK melayat ke persemayaman mendiang eks Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie, yang wafat pada Senin malam, 28 Juli 2025.

JK memberi penghormatan terakhir ke almarhum pada Selasa malam, 29 Juli 2025 di Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat. JK mengenang sosok Kwik yang tak segan melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Walaupun dia di pemerintahan tetap juga kritis. Dia tidak pernah ragu-ragu apalagi takut," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di Jakarta, pada Selasa malam.

Pada periode 1999-2000 Kwik merupakan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga dipercaya oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tahun 2001-2004.

Selama periode itu, JK menyebut Kwik tidak menghilangkan daya kritisnya kendati menjadi pejabat. Termasuk ketika Kwik menjadi anak buah di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga dipimpin oleh Megawati "Waktu (era) Bu Mega dia Ketua Bappenas sangat kritis, tapi ekonom yang baik," tuturnya.

Kwik Kian Gie mengawali karier politiknya pada 1987 ketika bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah komando Soerjadi. Di tahun itu juga, dia diberi tugas mewakili partai sebagai Anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP (perubahan dari PDI), Kwik diangkat menjadi salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dia juga diketahui aktif  dalam Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) partai berlambang kepala banteng itu. 

Kendati posisinya sebagai anak buah di kabinet dan partai, Kwik tak segan bersilang pendapat dengan Megawati. Kwik pernah menentang rencana Megawati yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Release and Discharge (R&D). Aturan itu kelak menjadi dasar penerbitan surat keterangan lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk para konglomerat yang berutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).