Hashim Luncurkan Prasasti: Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah Berbasis Data

Hashim Djojohadikusumo Board of Advisors Prasasti di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Hashim Djojohadikusumo, sebagai anggota Board of Advisors Prasasti, secara resmi meluncurkan organisasi lembaga civil society Prasasti pada acara grand launching di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (30/6).

Dalam sambutannya, Hashim menegaskan bahwa Prasasti hadir sebagai lembaga independen berbasis data untuk memberikan masukan objektif terkait kebijakan pemerintah.

Hashim menjelaskan, selama ini pemerintah sudah memiliki sejumlah badan resmi untuk mengkaji kebijakan, seperti Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan, serta Wantimpres. Namun menurutnya, lembaga-lembaga tersebut cenderung bersifat rahasia.

“Kalau DEN saya kira tugasnya akan lebih banyak rahasia, confidential. Tidak dibuka untuk pengumuman dan sebagainya. Terus ada Wantimpres, Wantimpres juga bersifat confidential dan rahasia. Kalau kita Prasasti kita lebih fleksibel. Kita sampaikan apa yang kita anggap yang salah dan yang benar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Prasasti akan menjadi lembaga yang fleksibel dalam menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah, dengan kajian berbasis sains dan data.

“Kalau kita lihat pemerintah bersalah atau keliru, ya kita harus terus terang, kita harus jujur kepada diri kita sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Hashim menyoroti pentingnya upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, yang menurutnya stagnan selama lebih dari satu dekade.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo ditemui di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (26/6/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

“Saat ini target pemerintah hanya 12,1% dari GDP,” ujarnya

“kita sudah amati sejak 12-13 tahun rasio penimaan negara terhadap GDP kita kurang lebih 12% tidak meningkat,” ungkapnya.

Ia menyebut, pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara naik menjadi 18 persen dalam empat tahun ke depan, didukung pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi (IT).

“Karena dengan langkah-langkah pakai AI dan IT kita akan mencapai, saya yakin kita mencapai 18% dalam 4 tahun,” ujar Hashim.

Hashim berharap Prasasti dapat berperan aktif dalam mengkaji, memantau, dan memberikan masukan terkait upaya peningkatan penerimaan negara dan kebijakan lainnya secara independen.

“Di mana nanti kita sebagai Prasasti kita bisa berikan pandangan-pandangan dari pihak luar pemerintah. Yang kita harapkan tetap independent,” tutup Hashim.

Adapun beberapa anggota Prasasti, Posisi Direktur Eksekutif dipegang Nila Marita. Sedangkan Anggota Dewan Penasihat (Board of Advisors) Prasasti diisi tokoh-tokoh senior seperti Burhanuddin Abdullah (eks Gubernur BI), Gandi Sulistiyanto (eks Wantimpres, Dubes Korsel), Elyus Achiruddin (Preskom PT Triputra Utama Selaras), Hashim Djojohadikusumo (pendiri PT Arsari Group), dan Prijono Sugiarto (Preskom PT Astra International).

Sementara Board of Trustees beranggotakan Fuad Bawazier (eks Menkeu 1998), Ilya Avianti (Guru Besar Unpad, eks Komisioner OJK), Jimly Asshiddiqie (Guru Besar UI, eks Ketua MK), Laode Masihu Kamaluddin (Rektor Universitas Insan Cendikia Indonesia), Ronald Waas (Komisaris KPEI, eks Deputi Gubernur BI), dan Soedradjad Djiwandono (eks Gubernur BI, profesor di NTU Singapura).