Fadli Zon Targetkan Buku Revisi Sejarah Rampung 10 November

MENTERI Kebudayaan Fadli Zon menargetkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia rampung pada 10 November 2025. Tanggal terbit proyek buku sejarah dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu sebelumnya mundur dari estimasi awal, yaitu pada Agustus 2025 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Fadli menyebut pemerintah kini ingin menerbitkan buku sejarah resmi itu pada 10 November bersamaan dengan Hari Pahlawan. "Rencana kami pada tahun ini, mudah-mudahan kami harapkan pada bulan Oktober atau November, Hari Pahlawan itu," kata Fadli di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Ahad malam, 10 Agustus 2025.

Saat ini, kata Fadli, Kementerian Kebudayaan masih melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penulisan ulang sejarah. Salah satunya adalah uji publik di forum-forum akademik.

Fadli berujar uji publik sejarah ini sudah dilakukan secara terbuka di empat perguruan tinggi. Keempatnya adalah Universitas Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Negeri Makassar.

Setelah ini, kata dia, masih ada agenda uji publik di forum-forum lain. "Kami akan lakukan lagi dengan para peminat sejarah, sejarawan lain," tutur politikus Partai Gerindra itu.

Fadli berujar ada sejumlah poin masukan dari forum uji publik yang sudah terlaksana. Dia tidak mengungkapkan apakah Kementerian Kebudayaan akan mengubah draf sejarah resmi setelah mendapat masukan tersebut. "Cukup banyak masukan yang menarik dan saya kira memang ini yang kami harapkan," kata Fadli.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani sebelumnya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam proyek penulisan ulang sejarah. Cucu mantan presiden Sukarno itu menyerukan agar pemerintah tak mengabaikan protes masyarakat. "Jangan terburu-buru, kita lihat lagi bagaimana fakta sejarah yang ada," ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025. 

Proyek penulisan ulang sejarah versi pemerintah mendapat kritik dari masyarakat sipil. Pada Juli 2025 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat sedang rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat. Koalisi Sipil mengatakan interupsi ini merupakan aksi simbolik. 

Aksi itu juga memprotes pernyataan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal pada 1998. "Untuk memprotes adanya pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan massal 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya," kata Jane Rosalina, aktivis dari Koalisi Sipil, saat ditemui di sekitar kompleks parlemen DPR, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.