Ekonom: Dana ke perbankan bisa disusul insentif pegawai di padat karya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan likuiditas di perbankan merupakan langkah yang tepat. Namun untuk memastikan tepat sasaran, ia menyarankan kebijakan tersebut agar disusul dengan program insentif bagi rekrutmen pegawai baru di perusahaan sektor padat karya.

“Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada tenaga kerja lewat bantuan kepada perusahaan dengan membayar sebagian gaji dari pegawai baru. Ini diperlukan karena pengusaha saat ini juga sedang dalam fase bertahan,” ujar Fakhrul sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Setelah menempatkan dana di perbankan, ia menyarankan pemerintah harus secepatnya merealisasikan dan meningkatkan kualitas belanja, utamanya untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, program 3 juta rumah, serta program lainnya.

“Kebijakan ini dilakukan dengan mengarahkan belanja dalam jumlah besar ke dalam sektor-sektor tertentu, untuk meningkatkan tenaga kerja yang kemudian meningkatkan perekonomian,” ujar Fakhrul.

Ia berpendapat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan reflasi perekonomian, yaitu kebijakan pemerintah secara terkoordinasi melakukan peningkatan tingkat perekonomian dan aggregate demand ke tingkat yang seharusnya.

Menurutnya, selama bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi nasional cenderung tertahan oleh kebijakan kontraksi dari aliran darah ekonomi, yakni keuangan.

“Karena kita tertahan oleh siklus dolar, dan hal-hal lain yang memaksa kita bertahan dalam dogma stability over growth,” ujar Fakhrul.

Dia melanjutkan, kondisi saat ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan dukungan ekonomi secara langsung di tengah pelemahan daya beli dan terhambatnya mesin perputaran ekonomi.

“Beberapa tahun terakhir, ekonomi tumbuh tapi tidak berputar, ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi,” ujar Fakhrul lagi.

Ia mengatakan kebijakan reflasi pernah dilakukan di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1930-an ketika terjadi kemerosotan ekonomi di AS, kemudian Jepang lewat Abenomics, juga sukses melaksanakan reflasi.

“Ini dibutuhkan karena masalahnya ada di sisi permintaan ekonomi, bukan penawaran,” ujar Fakhrul.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disimpan di BI senilai Rp200 triliun akan dialirkan ke ke enam bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai hari ini, Jumat.

Adapun, saat ini bank yang tergabung dalam Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, serta BSI, dan Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan spin-off dari BTN Syariah.

Baca juga: Menkeu sebut dana pemerintah Rp200 T dialirkan ke bank mulai besok

Baca juga: Pasar cermati pengalihan dana ke perbankan, IHSG berpotensi menguat

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.