DPR Buka Blokir Anggaran KKP Senilai Rp 1,63 T, dan Sepakat Tambah Rp 2,2 T

Rapat Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Komisi IV DPR RI menyetujui pembukaan blokir anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,635 triliun.

Tak hanya itu, DPR juga menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (2/7).

“Jadi usulannya kan Rp 1,6 triliun dibuka. Rp 2,2 triliun untuk yang strategis itu kan? Ya kita sih mau-mau saja. Berarti pembukaan dan penambahan. Dan mendukung upaya untuk mendapatkan penambahan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari.

Sehingga, anggaran KKP Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 6,24 triliun, rinciannya pagu non blokir Rp 4,605 triliun ditambah pembukaan blokir hari ini Rp 1,635 triliun.

Apabila dijumlah tambahan Rp 2,2 triliun, secara kumulatif anggaran KKP TA 2025 menjadi Rp 8,44 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan 100 KNMP akan menelan biaya Rp 22 miliar per lokasi, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,2 triliun.

Katanya, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Ilustrasi kapal nelayan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

“Kriteria pemilihan lokasi mengacu pada prasyarat. Intervensi pemerintah pada model Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budi daya,” ujar Trenggono.

Fasilitas yang akan dibangun mencakup tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, sentra kuliner, hingga toko logistik.

Trenggono juga mengatakan usulan pembukaan blokir anggaran serta penambahan dana sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya ditindaklanjuti di Komisi IV DPR.

“2026 diminta bisa selesai 500 [kampung nelayan], kemudian 2027 juga diminta selesai 500. Sehingga ini betul-betul merata,” kata Trenggono.

Meski waktu yang tersedia di 2025 tinggal 6 bulan, Trenggono optimistis proyek ini bisa dimulai sambil menegosiasikan perpanjangan waktu kepada Kemenkeu.