Dirut Bulog: Pemain Judol dan Teroris Tak Diizinkan Dapat Bantuan Pangan

Ilustrasi judi online. Foto: Clari Massimiliano/Shutterstock

Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan masyarakat yang terlibat judi online (judol) dan kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan.

"Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk oknum-oknum masyarakat yang terlibat judol atau judi online dan terlibat kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan," ujar Rizal seperti dikutip dari Antara, Selasa (15/7).

Rizal meminta kepada masing-masing kepala daerah dan juga Bulog yang berada di tiap wilayah, untuk melakukan pengecekan data ulang masyarakat yang berhak menerima bantuan. Masyarakat yang kedapatan terlibat judol dan kelompok radikal, maka harus langsung dicoret dari daftar penerima.

"Saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang penerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal ataupun terorisme ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan. Ini penekanan dan saya harapkan ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan," ujarnya.

Bulog mendapat penugasan menyalurkan bantuan pangan periode Juni dan Juli 2025. Bantuan berupa beras tersebut terdiri dari 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan, sehingga total mendapat 20 kilogram beras.

Selain itu, Bulog juga sedang melakukan pengembangan aplikasi khusus yang terintegrasi dengan mitra transporter untuk memonitor dan melacak distribusi beras secara aktual atau real time.

"Jadi, karena penerimanya ini adalah by name, by address sudah ada alamatnya, jadi ini sudah bisa kita lacak si pengirimnya. Kita sudah ada aplikasinya, sehingga kita akan lebih mudah," katanya pula.

Bulog melakukan kontrak kerja dengan transporter untuk pengiriman beras langsung mengantar ke titik bagi, yang dikawal oleh aparat daerah atau pemerintah daerah.

Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk melaksanakan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Juli hingga Desember 2025, seusai menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp 957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.