Din Syamsuddin Bicara soal Pancasila dan Nilai-Nilai Islam di Dalamnya

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin saat menghadiri acara Mudzakarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA) ke-8 di Palembang, Selasa (24/6/2025). Foto: Dok. Istimewa

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin bicara soal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Menurutnya Pancasila itu beririsan dengan nilai-nilai Islam.

Din menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Mudzakarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA) ke-8 di Palembang, Selasa (24/6). Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Awalnya Din bilang Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah Negara Kesepakatan dan Negara Kesaksian (Darul 'Ahdi was Syahadah). Karenanya umat Islam perlu mengawal dan mengisinya dengan nilai-nilai etika dan moral agama.

Din lalu melanjutkan pasca era kolonialisme sejumlah negara Islam membentuk negaranya atau pemerintahannya bermacam-macam. Ada yang republik, kerajaan, dan kerajaan konstitusional. Mereka yang berbentuk republik ada yang menamai negaranya langsung menyebut Islam, ada juga yang mengaitkan diri dengan Islam secara substantif.

"Indonesia dengan Pancasila termasuk dalam kategori terakhir ini," kata Din dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/6).

"Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia beririsan atau berhimpitan dengan nilai-nilai Islam," tambahnya.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin saat menghadiri acara Mudzakarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA) ke-8 di Palembang, Selasa (24/6/2025). Foto: Dok. Istimewa

Menurut Din, Rancang Bangun Negara Pancasila dengan UUD 1945 merupakan ijtihad politik ulama atau zuama Indonesia yang terlibat dalam BPUPK atau PPKI, seperti Prof. Kahar Mudzakir dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah serta KH Wahid Hasyim dari Nahdhatul Ulama. Maka itu Din menyebut Negara Pancasila merupakan Negara Kesepakatan atau Darul 'Ahdi.

Din juga meminta umat Islam di Indonesia untuk mengisi dan membangun Negara Pancasila sesuai dengan cita-cita nasional yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Perjuangan umat Islam Indonesia dewasa ini perlu diarahkan pada meluruskan kiblat bangsa dan negara yang mengalami penyimpangan bahkan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945," tutur Presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 itu.

Dalam kesempatan itu Din juga mengomentari cita-cita AHWA yang ingin menghimpun ulama se-dunia dan menjadi Majelis Permusyawaratan Umat Islam Sedunia. Menurut Din, itu baik, tapi sulit diwujudkan.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin saat menghadiri acara Mudzakarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA) ke-8 di Palembang, Selasa (24/6/2025). Foto: Dok. Istimewa

"Karena negara-negara Muslim sudah terbentuk sebagai negara bangsa (nation state) dengan sistem kekuasaan dan format politik yang bermacam-macam, ditambah kemajemukan penduduknya atas dasar agama, suku, dan ras," ujarnya.

"Maka yang terbaik menurutnya adalah menerapkan strategi the art of the possible (seni menjalankan kemungkinan). Yang penting negara apa pun bentuknya dapat difungsikan sebagai sarana dan wahana mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, serta membawa kebahagiaan rakyatnya di dunia dan di akhirat," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Imam Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA) KH. Tb. Fathul Adzhim Khatib, Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, Wakil Rektor Universitas Pasundan Prof. Dr. Cartono, SPd, MPd.