Digitalisasi Jadi Solusi Bansos Tepat Sasaran

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastucture pada Program Perlindungan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (4/7/2025). Foto: Dok. Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung penuh program digitalisasi bansos yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mewujudkan akurasi, transparansi, efisiensi dan aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial.

"Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran)," kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure pada Program Perlindungan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (4/7).

Agus Jabo mengatakan, penyaluran bansos selama ini kerap menghadapi kendala. Salah satunya, yakni terkait data penerima bansos sehingga menyebabkan pendistribusian tidak tepat sasaran.

"Dan kita berharap betul bahwa dengan adanya digitalisasi ini ke depan, itu bantuan-bantuan sosial betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh keluarga penerima manfaat," jelasnya.

Saat ini, Kemensos sedang mendistribusikan bansos triwulan II 2025 dan penebalan bansos untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Pendistribusian tersebut menggunakan data transisi yang sebelumnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kalau kemarin kita menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSEN, sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025," urainya.

Dia menjelaskan, hingga kini, Kemensos dan BPS terus berkoordinasi untuk memutakhirkan DTSEN secara berkala. Sebab, masih terdapat inclusion error atau kesalahan dalam data di mana seseorang yang seharusnya tidak termasuk sebagai penerima manfaat justru terdaftar dan menerima bansos.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastucture pada Program Perlindungan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (4/7/2025). Foto: Dok. Kemensos

"Kita melakukan groundcheck supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama 3 bulan sekali bekerja sama dengan BPS," jelas Agus Jabo.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi dukungan Kemensos terhadap program digitalisasi bansos. Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang terlibat pada penyusunan rencana digitalisasi ini agar saling mendukung dan kompak. Terutama dalam hal berbagi data maupun informasi.

"Jadi semua harus saling mendukung. Saya minta kunci kalau itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan," tegasnya.

Luhut meyakini program digitalisasi bansos ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik.

"Dan teknologi pun saya lihat selama berapa waktu terakhir, I'm so confident (saya percaya diri) bahwa kita bisa. Dan bangsa ini adalah bangsa hebat," kata Luhut.

"Kita kompak saja. Kompak, saling memberi tahu dan mau juga diberi tahu, dan saling dengar dan mau juga didengar. Karena masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua. Padahal enggak bisa begitu," sambungnya.

Sebelumnya, DEN mencanangkan rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Digitalisasi ini dinilai penting untuk memperoleh data yang akurat sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

Adapun pendekatan digitalisasi tersebut nantinya mengadopsi digital public infrastucture (DPI) untuk program Perlinsos. Dalam DPI bakal berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan data exchange.

Rancangan digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN dengan Kemensos, Komdigi, Kemendagri, BPS serta beberapa instansi terkait. Rencananya, pilot project infrastruktur digital publik ini akan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.