Dekan FISIP Unsrat: Pendidikan Politik Pemuda Wajib Difasilitasi Pemerintah

Dekan FISIP Unsrat Manado, DR Ferry Daud Liando (tengah) saat berbicara atas nama tim ahli DPRD Sulawesi Utara.

MANADO - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, DR Ferry Daud Liando, mengatakan jika pemuda merupakan aset utama dalam pembangunan daerah.

Untuk itu, dia mengatakan jika pemuda tidak boleh dikesampingkan dalam setiap sasaran kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Hal ini dikatakan Ferry usai kegiatan konsultasi publik yang digelar DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepemudaan, Rabu (2/7).

Hadir dalam kapasitas sebagai Tenaga Ahli DPRD, Ferry mengatakan bahwa untuk mewujudkan keunggulan dan kesejahteraan pemuda, maka mereka tidak hanya sekadar dijadikan target kebijakan oleh pemerintah, namun mereka harus diposisikan sebagai subjek kebijakan atau dilibatkan secara langsung dalam upaya pencapaian kebijakan.

"Jika pemerintah daerah merumuskan kebijakan untuk memberdayakan pemuda, maka pemuda harus terlibat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga pengawasan. Jika pemuda tidak dilibatkan maka bukan tidak mungkin kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan", ujar Ferry.

Ia menekankan agar pemerintah daerah ikut memfasilitasi kegiatan pendidikan politik bagi generasi muda. Ia beralasan bahwa sebagian besar generasi muda mulai kehilangan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap permasalahan bangsa termasuk di daerah.

"Banyak yang makin tidak peduli, pasif jika ada permasalahan yang sedang dihadapi. Pendidikan politik wajib bagi generasi muda agar membentuk kepedulian, karakter dan wawasan kebangsaan yang baik," katanya lagi.