TEMPO.CO, Jakarta -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tengah menghadapi perpecahan internal usai Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13–19 Juli 2025. Sejumlah BEM dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali memutuskan mundur dari aliansi, namun wilayah Kalimantan Selatan memastikan tetap bertahan dalam BEM SI Kerakyatan.
Rizki, Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan BEM SI Kerakyatan 2025–2026, mengatakan meski belum ada sikap resmi dari wilayah, Kalimantan Selatan masih memilih tetap berada dalam aliansi. "Dapat kami pastikan Kalimantan Selatan tetap bertahan di BEM SI Kerakyatan untuk terus merawat dan menjaga roh gerakan mahasiswa serta berikhtiar dari dalam untuk mengoreksi dan mengevaluasi arah gerak kita ke depannya," ujar Rizki saat diwawancarai Tempo pada Selasa, 30 Juli 2025.
Rizki menegaskan, BEM Kalimantan Selatan tidak mengambil posisi pasif dalam merespons konflik internal aliansi. Menurut dia, pendekatan yang diambil tetap terukur dan fokus pada stabilisasi komunikasi lintas wilayah. "Kami bersikap objektif dan terukur menyikapi dinamika yang ada. Saat ini, fokus kami menjaga stabilitas komunikasi antar wilayah dan mendorong perbaikan internal," ujar dia.
Dia memastikan, ketegasan sikap tetap dimiliki, namun bukan tindakan reaktif. "Dilakukan melalui pendekatan dan penguatan arah gerakan yang tetap berpihak pada nilai-nilai kerakyatan serta independensi mahasiswa," tutur Rizki.
Sejak rampungnya Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan pada 19 Juli 2025, gelombang pengunduran diri dari aliansi terus bergulir. Hingga 30 Juli, sedikitnya sepuluh BEM kampus menyatakan keluar, dengan pengunduran diri terbaru datang dari lima BEM se-Bali. Mereka menilai forum tersebut mencederai independensi gerakan mahasiswa karena menghadirkan pejabat negara dalam ruang yang seharusnya steril dari intervensi politik.
Ihwal isu adanya intervensi dari kalangan eksternal selama Munas, Rizki menepis hal tersebut. Ia memastikan, delegasi Kalimantan tidak merasakan kejanggalan apapun dan tetap menjaga kemandirian wilayah. "Karena kami BEM SI wilayah Kalimantan Selatan tidak akan pernah tunduk dengan pihak manapun maupun elite-elite yang ada," katanya.
Untuk memperkuat koordinasi internal di tengah gejolak nasional, Rizki mengatakan tengah menyiapkan agenda konsolidasi wilayah. Agenda ini untuk membahas situasi secara terbuka dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa di Kalimantan Selatan. "Agenda ini membahas situasi terkini secara terbuka dan objektif ke kawan-kawan wilayah agar tidak ada kesalahpahaman terhadap pihak manapun," ujarnya.
Adapun menyikapi langkah sejumlah BEM di Jawa dan Bali yang memilih keluar dari BEM SI Kerakyatan, Rizki mengatakan menghormati keputusan tersebut. Ia menyadari dinamika dan keputusan organisasi merupakan hak masing-masing wilayah. Menurut dia, gejolak pasca setelah Munas justru menjadi bagian dari proses pendewasaan organisasi. Ia menyebut pentingnya menjaga komunikasi agar semangat kolektif gerakan tidak hilang, meskipun terdapat perbedaan pandangan.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:
Bisakah Efek Jokowi Mendulang Suara PSI di Pemilu 2029
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini