MANTAN duta besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis mengatakan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus 2025, tidak membahas kondisi Indonesia secara menyeluruh. Menurut Todung, pidato yang disampaikan Kepala Negara di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu hanya berfokus kepada hal-hal yang baik.
Todung menilai, Prabowo hanya fokus membicarakan berbagai keberhasilannya sendiri. Di sisi lain, kata Todung, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menyampaikan berbagai kekurangan yang terjadi di Indonesia selama dia menjabat.
Menurut Todung, masyarakat harus kritis menanggapi pidato seperti itu. "Setelah mendengarkan pidato ini media dan masyarakat harus melakukan fact check. Ini penting agar kita bisa memahami pidato kenegaraan secara lebih utuh," kata Todung dalam keterangannya, Jumat, 15 Agustus 2025.
Todung memberi contoh beberapa masalah yang tidak dibahas di pidato Prabowo. Salah satunya, penyalahgunaan kekuasaan di berbagai tempat oleh aparat negara sipil maupun militer. Selain itu, masalah penegakan hak asasi manusia juga luput dari pidato presiden. "Seharusnya presiden bicara juga tentang kemerosotan hak asasi manusia dan lemahnya check and balance," ujar pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.
Dalam sidang tahunan, Prabowo menyampaikan dua kali pidato kenegaraan. Pidato pertama adalah mengenai penyampaian kinerja pemerintah. Setelah itu, pidato kedua disampaikan sebagai pengantar rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026.
Prabowo dalam pidatonya menyampaikan beberapa poin. Salah satunya klaim keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dilaksanakan sejak Januari 2025. MBG diklaim telah menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.
Kepala Negara juga telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional bahwa per hari ini sudah ada 5.800 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. “MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 .
Prabowo juga memberi peringatan bagi para jenderal maupun mantan jenderal yang menjadi beking pengusaha tambang ilegal. Prabowo tidak ragu menindak jenderal baik dari TNI atau ke kepolisian bila menjadi beking pengusaha tambang ilegal. “Tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo.