UMKM Ikut Kecipratan Dana Pemerintah Rp 200 T di Bank!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman memastikan, UMKM akan turut kecipratan manfaat dana pemerintah Rp 200 triliun yang telah dipindahkan dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara.

Jalurnya melalui pintu pembiayaan yang akan semakin mudah diakses oleh UMKM di lima bank penerima penempatan dana itu, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Sebab, likuditas lima bank yang tergabung ke dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu kian melimpah.

"Dengan alokasi angga dana 200 triliun yang digelontorkan ke Bank Himbara kita. Itu salah satu penikmat yang paling terbesar itu sektor UMKM, karena akhirnya akses pembiayaan itu semakin terbuka kan," kata Maman di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (17/9/2025).

Sebagaimana diketahui, dari total penempatan dana nganggur pemerintah di BI sebesar Rp 200 triliun itu, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun sejak Jumat (12/9/2025). Sementara itu, BTN mendapatkan alokasi Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

"Karena ada uang yang beredar di Bank Himbara kita itu, jadi teman-teman UMKM baik itu mikro, kecil, dan menengah dia semakin bisa mendapatkan ruang dan kesempatan ruang fiskal yang cukup signifikan untuk bisa mengakses pembiayaan," tegas Maman.

Maman menekankan, dana tersebut bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM sebagai pembiayaan modal kerja di luar akses Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang telah diberikan alokasinya oleh pemerintah senilai Rp 280 triliun pada tahun ini.

"Ini yang di luar KUR ya, yang digelontorkan nanti ini Rp 200 triliun itu bukan yang untuk KUR ya. Jadi untuk yang non-KUR," tegas Maman.

Sejumlah bank penerima dana penempatan pemerintah itu sebelumnya juga telah memastikan bahwa dana segara yang mereka dapat akan digunakan untuk memperluas akses pembiayaan ke sektor UMKM. Salah satunya Bank Mandiri.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan tambahan likuiditas ini memberikan ruang lebih besar bagi perseroan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas sesuai agenda pembangunan.

Adapun sektor yang menjadi sasaran pembiayaan antara lain perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta UMKM.

"Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan," kata Novita dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article UMKM Pemasok Program MBG Sukses Tingkatkan Skala Usaha