PRESIDEN Prabowo Subianto memutuskan pemerintah tidak perlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan demonstrasi pekan terakhir, Agustus 2025. Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza.
"Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, presiden mengatakan tidak perlu dibentuk," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan pembentukan tim investigasi diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa kepada Prabowo beberapa waktu lalu. Prabowo, kata Yusril, melihat usul itu bagus, masuk akal, dan perlu dipertimbangkan.
Namun, Yusril mengaku mendapatkan penegasan dari Prabowo bahwa tim gabungan pencari fakta tidak perlu dibentuk. Menurut Yusril, Prabowo menyerahkan pengusutan kasus kerusuhan demonstrasi kepada tim penyelidik non-yudisial independen yang dipimpin Komnas HAM.
"Silakan Komnas HAM dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi itu," kata dia.
Sejumlah cendekiawan dan ulama yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa sebelumnya berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2025. Kepada Prabowo, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan demonstrasi pada pekan terakhir Agustus 2025.
Anggota Amnesty International Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan salah satu yang diminta kepada Prabowo adalah segera membentuk tim investigasi independen. Tujuannya untuk menyelidiki demonstrasi yang berakhir ricuh pada akhir Agustus.
Pada 25 Agustus 2025, masyarakat melakukan unjuk rasa menentang kebijakan DPR yang menaikkan gaji dan tunjangan mencapai Rp 100 juta di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Demonstrasi itu terus berlanjut. Puncaknya ketika pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas akibat dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis 28 Agustus 2025 di Jakarta.
Kejadian itu memicu kemarahan publik di berbagai daerah. Di beberapa tempat, massa melakukan pengrusakan fasilitas umum hingga penjarahan kediaman anggota DPR. Tercatat ada 10 orang yang meninggal dunia akibat demonstrasi itu.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini