Reshuffle Kabinet Jilid II, Prabowo Dinilai Ingin Tunjukkan Punya Kendali Penuh

Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat menaiki Pesawat Kepresidenan PK-GRD untuk bertolak ke Arab Saudi(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

KETUA Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan dia memiliki kendali penuh terhadap kekuasaan dengan melakukan reshuffle kabinet.

"Presiden ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh terhadap kekuasaan eksekutif yang dapat mengevaluasi kinerja dan performa para pembantu presiden, kapan pun dan di mana pun. Hal lain adalah adanya kebutuhan presiden untuk memastikan tidak adanya perilaku yang irregular yang dapat menimbulkan krisis atau instabilitas," kata Arya melalui keterangannya, Rabu (17/9).

Arya juga melihat reshuffle yang kembali dilakukan sebagai upaya menata ulang kekuatan di internal kabinet. Ia menilai Presiden Prabowo sadar dikelilingi kekuatan partai dan dilema sistem multipartai yang kompleks membuatnya harus mengakomodasi banyak kepentingan partai dalam kabinet.

"Namun, di tengah situasi seperti ini, tentu ia punya kepentingan strategis untuk melakukan reposisi kekuatan di internal kabinet, dengan mengisi posisi menteri pada seseorang yang mewakili lingkaran politik Prabowo, dan tentu pernah berinteraksi secara personal dan kelembagaan dengan presiden," katanya.

Selain itu, Arya menilai Presiden Prabowo ingin menyeimbangkan kekuatan politik di koalisi. Sebagai partai penguasa, Prabowo tentu juga berkepentingan untuk memastikan Partai Gerindra mendapatkan porsi strategis dan seimbang dalam postur kementerian. 

"Reposisi juga dilakukan oleh partai politik. Beberapa partai melakukan reposisi dengan mengganti atau mengusulkan nama baru di kabinet, atau terlempar karena berubahnya peta politik internal partai," katanya.

Lebih lanjut, Arya menilai reshuffle dilakukan untuk merespons situasi politik domestik terkini dan meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Arya juga menilai faktor ekonomi akan menjadi sangat strategis dan menentukan seberapa stabil politik dan pemerintahan, dan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan pada pemerintahan. 

"Menteri-menteri yang mengurusi bidang ekonomi akan sangat berperan strategis dalam mempengaruhi keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan, begitu juga sebaliknya," pungkasnya.

Reshuffle Jilid II

Diketahui, Presiden Prabowo melakukan reshuffle secara bertahap. Setelah melakukan reshuffle jilid I yang di antaranya mengganti Menteri Keuangan dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi menjadi Ferry Juliantono, Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BPMI dari Abdul Kadir Karding menjadi Mukhtarudin serta menaikkan status Badan Haji dan Umrah menjadi Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin oleh Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Sedangkan reshuffle jilid II, sejumlah menteri dan wakil menteri diganti dan dilantik yakni Menko Polkam Jenderal Tni (purn) dijabat oleh Djamari Chaniago menggantikan posisi Budi Gunawan yang dicopot pada reshuffle sebelumnya. Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). 

Afriansyah Noor kembali menduduki jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menggantikan Immanuel Ebenezer yang tersangkut kasus korupsi.

Politikus PKB Farida Faricha dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi. Angga Raka Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia dilantik menjadi Kepala PCO. Politikus Gerindra Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaeman Umar.

Komjen (purn) Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian. Kemudian Mohamad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Badan Gizi Nasional (BGN). Soni Sanjaya dilantik sebagai Wakil BGN. Terakhir Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa diangkat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (M-3)