Ini Tuntutan Asosiasi Ojek Online Saat Demo di DPR

ASOSIASI Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar demonstrasi memperingati Hari Perhubungan Nasional di depan gerbang utama DPR, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, aksi ini momentum menyuarakan sejumlah persoalan yang dihadapi pengemudi ojek online.

Dalam aksinya, asosiasi menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mendesak agar Rancangan Undang-Undang Transportasi Online masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026, atau Presiden menerbitkan peraturan presiden sebagai landasan hukum. 

“Kedua, menuntut penurunan skema bagi hasil antara pengemudi dan aplikator. Saat ini 20 persen untuk aplikator, kami minta diturunkan jadi 10 persen,” kata Igun saat ditemui di depan gerbang utama DPR, Rabu, 17 September 2025.

Ketiga, meminta pemerintah mengatur tarif jasa antar makanan dan barang yang hingga kini belum memiliki regulasi resmi. Keempat, mendesak audit investigatif terhadap potongan lima persen yang sejak 2022 diberlakukan oleh perusahaan aplikasi. Menurut Igun, aturan mewajibkan audit enam bulanan yang dilaporkan ke Kementerian Perhubungan.

Kelima, menolak berbagai program perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan pengemudi, seperti program aceng, slot, multi order, dan member berbayar. Keenam, menuntut pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi Affan Kurniawan. “Kami minta Kapolri mengusut sampai tuntas,” ujar Igun. 

Secara terpisah Igun juga mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia menilai menilai Dudy lebih memilih mendukung perusahaan aplikasi transportasi online dan justru menjadi juru bicara aplikator untuk menolak aspirasi pengemudi ojol. Garda menilai telah terjadi ‘vendor driven policy’ di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan diduga telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online. 

Igun menyebut massa aksi berasal dari berbagai daerah, mulai dari kawasan Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Papua. Ia berharap DPR menemui perwakilan pengemudi untuk menerima aspirasi mereka. Aksi ini, kata Igun, akan terus berlanjut setiap bulan apabila pemerintah tidak memberikan tanggapan. “Kalau ada sambutan yang baik, tentu kami akan mempertimbangkan kelanjutan aksi berikutnya,” ujar dia. 

Massa aksi mulai memadati gerbang utama DPR sekitar pukul 13.30 WIB. Adapun kondisi Jalan Gatot Subroto tidak dilakukan penutupan, dengan kendaraan yang terpantau ramai lancar. Sejumlah aparat keamanan terpantau mengamankan lokasi demonstrasi termasuk sejumlah personel TNI. 

Pilihan Editor: