Wakil Ketua Komisi II DPR: Rakyat Menghendaki Pilkada Dipilih Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan mayoritas rakyat Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dihelat secara langsung.

Dia menuturkan, sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Januari lalu menjadi salah satu bukti bagaimana rakyat menginginkan agar pelaksanaan pilkada dihelat secara langsung, bukan dipilih oleh DPRD.

"Jadi yang kita suarakan itu ternyata suara rakyat, dan rakyat menghendaki pilkada dipilih langsung," kata Zulfikar di acara Seminar Kebangsaan Redesain Sistem Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Juli 2025.

Pada 15 Januari lalu, LSI Denny JA merilis hasil survei ihwal tanggapan rakyat terhadap wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Survei yang dilakukan pada 2-7 Januari 2025 ini dengan menghimpun data dari pelbagai platform media sosial ini mencatatkan mayoritas rakyat ingin pikada dihelat secara langsung.

Dari 1.898 percakapan yang dihimpun di media sosial, 76,3 persen menyatakan pandanga negatif terhadap wacana pilkada dipilih DPRD. Sementara 23,7 persen lainnya memberikan tanggapan positif terhadap wacana tersebut.

Menurut Zulfikar, jika elite partai politik masih mengalami kegalauan ihwal bagaimana desain pemilu setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu.

Justru, kata dia, kegalauan tersebut menyebabkan timbulnya pertanyaan. "Kita jadi bertanya bekerja untuk siapa elite partai itu," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dia melanjutkan, putusan Mahkamah pada putusan 135 pada akhirnya memberi konklusi pengisian jabatan di tingkat eksekutif, legislatif, dan daerah harus dipilih melalui pemilu tidak ada opsi lain.

Zulfikar berpendapat, konklusi dalam putusan itu juga selaras dengan Undang-Undang Dasar, yang pada intinya menyatakan pelibatan rakyat dalam kontestasi elektoral harus dilakukan melalui perhelatan pemilu.

"Dan sebenarnya, pemilu inilah yang dikehendaki oleh rakyat," ucap dia.

Adapun, pada 23 Juli lalu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sistem penyelenggaran pilkada. Usulan itu, disampaikan Muhaimin di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB.

Dalam usulannya, Muhaimin menawarkan dua opsi. Pertama, pilkada dapat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kedua, pilkada dapat ditunjuk oleh DPRD.

Usulan Muhaimin ini tidak jauh berbeda dengan keinginan Prabowo. Saat berpidato di kegiatan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar, Desember 2024 lalu Prabowo menginginkan agar pilkada dipilih DPRD. Alasannya, agar anggaran pilkada dapat lebih ditekan.

Masalahnya, usul pilkada dipilih DPRD dinilai sudah tak lagi relevan. Dosen Hukum Kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, putusan Mahkamah pada perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 menyebutkan, rezim pilkada sama dengan rezim pemilu.

"Sehingga diskursus pilkada dipilih DPRD seharusnya sudah selesai," kata Titi, Ahad, 27 Juli lalu.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sependapat dengan Titi. Dia mengatakan, alasan tingginya biaya politik tidak dapat dilegitimasi untuk mengembalikan pilkada dipilih DPRD.

"Jangan sampai kita sederhanakan," kata Bima.