Respons Jokowi soal Instruksi agar Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Solo -- Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons adanya instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar kader partai mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri," ujar Jokowi di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Jokowi tak berkomentar banyak dan hanya menjawab singkat saat dimintai tanggapan tentang Kongres PDIP yang diselenggarakan di Pulau Dewata. "Itu urusan internal partai," ucap Jokowi.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus di Nusa Dua, Bali, Kamis, 31 Juli 2025, mengkonfirmasi adanya instruksi Megawati Soekarnoputri agar mendukung pemerintahan Prabowo. Instruksi tersebut bersamaan waktunya dengan pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Hasto dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dalam kasus suap Harun Masiku, calon legislator antar-waktu dari PDIP. 

Jokowi memastikan hubungan politik dengan Presiden Prabowo baik-baik saja, meskipun Kepala Negara memberikan amnesti kepada Hasto. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyinggung pertemuannya dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. "Baru saja beliau ke rumah, baru saja kami nge-bakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12.00 malam," ujarnya sambil tersenyum.

Jokowi menegaskan, pertemuan dengan Prabowo saat itu untuk membahas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada waktu itu sedang menggelar kongres perdana di Solo.

Ihwal amnesti dari Prabowo untuk Hasto, menurut Jokowi, itu adalah hak prerogatif Presiden. “Hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden,” katanya.
Jokowi menilai, Prabowo telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Menurut dia, Presiden sudah memperhitungkan dari sisi hukum hingga sosial politik.