Pulau Enggano di Bengkulu Terisolasi Akibat Pendangkalan Pelabuhan

Pulau Enggano di Bengkulu. Foto: Shutterstock

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kondisi Pulau Enggano di Bengkulu yang kini terisolasi karena dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.

Pendangkalan yang terjadi sejak Maret 2025 lalu ini mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga. Bahkan penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut.

Tidak hanya itu, situasi ini juga menyebabkan terhentinya akses kapal penumpang dan logistik yang berdampak langsung pada terganggunya distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga di salah satu pulau terdepan Indonesia tersebut," kata Puan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6).

Puan mengatakan, akibat pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, setidaknya ada 4 ribu warga Pulau Enggano yang terpaksa hidup dengan keadaan menderita, stok makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.

Puan pun menyebut bahwa negara seolah melakukan pembiaran dengan tidak membuat solusi apa pun untuk permasalahan ini.

Padahal menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan melayani seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk yang berada di pulau-pulau terdepan dan terpencil seperti Pulau Enggano.

Puan Maharani saat peresmian pembukaan PUIC ke-19 di Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

"Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik," kata Puan.

"Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya termasuk warga yang tinggal di daerah dan pulau-pulau terdepan," lanjutnya.

Menurut Puan, permasalahan dangkalnya alur pelabuhan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan infrastruktur yang terukur dan respons tanggap darurat yang aktif.

Puan pun mendesak Kementerian Perhubungan agar segera mengambil langkah-langkah konkret dengan mengirimkan kapal logistik dan penumpang secara rutin.

"DPR RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melupakan warganya yang berada di ujung terdepan wilayah kedaulatan Indonesia," pungkas Puan.