Mensos: 2.007 Siswa Sekolah Rakyat Belum Terlindungi Jaminan Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan dari total 9.705 siswa sekolah rakyat yang tersebar di 100 titik, sebanyak 2.007 anak belum mendapatkan jaminan kesehatan. Temuan itu mencuat saat Kemensos melakukan pemadanan data dan verifikasi lapangan terhadap para penerima program.

"Sebanyak 2.007 siswa tersebut belum mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga kita berikan dukungan mulai Agustus 2025," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah dalam konferensi pers tentang progres pelaksanaan sekolah rakyat di Gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2025.

Ia menyebutkan, seluruh siswa sekolah rakyat seharusnya secara otomatis masuk ke skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), mengingat mereka berasal dari keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Namun, data terbaru menunjukkan masih ada ribuan siswa yang terlewat dari skema itu.

Tak hanya siswa, anggota keluarga mereka juga ikut terdampak. Karena itu, Kemensos memutuskan untuk langsung mendaftarkan mereka ke PBI-JK. "Totalnya lebih dari 8.000 keluarga siswa yang kami pastikan mendapatkan perlindungan kesehatan," ujar Saifullah.

Proses seleksi peserta sekolah rakyat, kata dia, kini juga difungsikan sebagai semacam verifikasi faktual terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. “Semua siswa dan anggota keluarganya sudah dipastikan berada di desil 1 dan 2,” kata Saifullah.

Sekolah rakyat merupakan program pendidikan berbasis komunitas yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Selain akses pendidikan, siswa juga mendapat jaminan sosial dasar, termasuk layanan kesehatan dan bantuan pangan.