Dapat likuiditas Rp55 T, Bank Mandiri siap genjot kredit produktif

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan siap untuk mengoptimalkan tambahan likuiditas dari pemerintah senilai Rp55 triliun untuk penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional.

“Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Bank Mandiri berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke sejumlah sektor strategis seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Perseroan mencatat, pencairan kredit untuk nasabah baru (secara bank only) rata-rata sebesar Rp24,63 triliun dari total Rp45 triliun per bulan. Hal ini menunjukkan tingginya minat pembiayaan dan potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan Pemerintah.

Hingga kini, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp960,2 triliun ke sektor riil berorientasi ekspor dan padat karya. Jumlah tersebut setara dengan 71,88 persen dari total portofolio.

Menurut perseroan, capaian ini menegaskan peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan dan mitra Pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Novita pun menegaskan, seluruh pembiayaan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pelaporan transparan sesuai regulasi.

“Dengan dukungan Rp55 triliun ini, kami optimistis dapat memperkuat fungsi intermediasi, memperbesar kapasitas pembiayaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional,” tutup Novita.

Sebelumnya pada Jumat (12/9), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana pemerintah dengan total senilai Rp200 triliun pada lima bank umum. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sementara Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Menurut Menkeu, tidak ada tenor untuk penempatan dana pemerintah di lima bank tersebut.

Sementara itu, tingkat bunga atau imbal hasil yang dikenakan yakni sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan BI atau BI-Rate.

Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

Baca juga: Bank Mandiri: Penempatan dana pemerintah dukung percepatan kredit

Baca juga: Ekonom: Aliran dana pemerintah ke bank dorong DPK tumbuh 10 persen

Baca juga: Menteri Maman yakin suntikan Rp200 triliun efektif dongkrak UMKM

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.