TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menepis anggapan usulan pilkada tidak langsung hanya untuk menyenangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pria yang disapa Cak Imin ini mengatakan, usulan pilkada tidak langsung sebetulnya sudah lama disampaikan PKB. Ia mengatakan hanya mengulang saja usulan tersebut. Bahkan, kata dia, Muktamar Nahdlatul Ulama pernah memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Itu kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Terus disusul berbagai musyawarah alim ulama. Kemudian kami pengalaman lapangan yang begitu tidak kondusif,” kata Cak Imin saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.
Cak Imin mengatakan Presiden Prabowo justru tidak setuju kalau pemilihan tidak melalui demokrasi. “DPRD minimal. Tapi ya kita lihat nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan perubahan ketentuan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia. Ia menilai sistem politik daerah sudah harus dirombak total dan mengusulkan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung seperti saat ini.
"Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin dalam acara Peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta International Convention Center, Gelora, Jakarta, 23 Juli 2025.
Cak Imin menyampaikan usulan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang ikut menghadiri Harlah PKB. Ia percaya perubahan sistem pemilihan kepala daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo.
Sultan Abdurrahman dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini