BNI optimalkan dana pemerintah Rp55 triliun untuk kredit produktif

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan penempatan dana dari pemerintah sebesar Rp55 triliun untuk disalurkan sebagai kredit ke sektor-sektor produktif.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, tambahan likuiditas yang dialokasikan melalui kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini akan memberi ruang lebih besar bagi perseroan dalam menyalurkan kredit sesuai agenda pembangunan nasional.

“Penempatan dana ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada BNI. Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami akan semakin besar untuk mendukung sektor-sektor produktif,” kata Okki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

BNI berkomitmen menyalurkan dana tersebut ke sejumlah sektor prioritas pemerintah, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), infrastruktur, energi terbarukan, serta pembiayaan hijau.

Baca juga: Ekonom UNAND ungkap dampak multiplier dana pemerintah Rp200 triliun

Arah penyaluran tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendukung agenda pembangunan jangka panjang.

Okki menambahkan, BNI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Perseroan juga berkomitmen menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

“Dengan tambahan Rp55 triliun, BNI optimistis dapat meningkatkan kontribusi dalam mendanai proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia,” kata dia.

Okki mengatakan, seluruh proses penyaluran pembiayaan juga akan tetap dijalankan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian dan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: BSI apresiasi langkah pemerintah perkuat likuiditas lewat injeksi dana

Dengan optimalisasi penempatan dana pemerintah ini, catat perseroan, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Sebelumnya pada Jumat (12/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana pemerintah dengan total senilai Rp200 triliun pada lima bank umum. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sementara Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Adapun likuiditas industri perbankan berada dalam kondisi baik per Juli 2025, merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Ekonom: Aliran dana pemerintah ke bank dorong DPK tumbuh 10 persen

Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 119,43 persen dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,09 persen, jauh di atas threshold minimal masing-masing 50 persen dan 10 persen.

Kemudian, loan to deposit ratio (LDR) tercatat 86,54 persen pada periode yang sama, mengindikasikan ruang ekspansi kredit masih cukup terbuka.

Dari sisi intermediasi, kredit perbankan tumbuh 7,03 persen yoy pada Juli 2025, terutama didorong kredit korporasi yang naik 9,59 persen yoy. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 7,00 persen yoy.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.