Asosiasi Ungkap Pemerintah Sudah Siapkan Dana untuk Asuransi Parametrik Bencana

Ilustrasi tanah longsor. Foto: Antara/Anis Efizudin

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mengaku mendapatkan kabar jika Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun dari APBN untuk membayar premi asuransi bencana.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai skema asuransi parametrik bencana yang dirancang guna mempercepat pencairan klaim saat bencana terjadi.

Asuransi parametrik merupakan jenis asuransi yang membayar klaim berdasarkan indikator tertentu, seperti curah hujan, suhu, kelembaban tanah, atau kecepatan angin bukan berdasarkan penilaian kerusakan fisik di lapangan. Skema ini dinilai lebih praktis karena pencairan dana dilakukan segera setelah parameter terpenuhi.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mengatakan AAUI terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk merancang implementasinya.

"Kalau dilihat dari anggaran yang dialokasikan sih tahap pertama ya lumayan lah, kalau dibagi sih lumayan. Anggarannya ada yang bilang Rp 600 miliar, ada yang bilang Rp 1 triliun, tapi kan bertahap," kata Budi kepada wartawan di kantornya, Jumat (13/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, cakupan perlindungan dalam asuransi ini hanya mencakup kerusakan material dan tidak termasuk korban jiwa. Saat ini, dua jenis bencana yang sedang dipertimbangkan dalam skema ini adalah gempa bumi dan banjir.

“Ya, pasti gempa sudah konfirmasi. Kali yang banjir memang kita lagi coba simulasi lagi dengan teman-teman di Maipark. Karena kita kan juga agak belum punya pengalaman yang lebih komprehensif terhadap risiko banjir,” ujar dia.

Pemerintah pun tengah memfinalisasi aturan pelaksana teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan rampung pada kuartal III 2025. Budi menegaskan, aturan tersebut akan berlaku mulai tahun ini.

“Targetnya sih tahun ini. Lebih cepat (dari akhir tahun),” katanya.